Peran Strategis Kader NU Kembalikan Kejayaan PPP

Drs Maman Fatchurohman
Kader NU dan Kader PPP Jawa Tengah
Mantan Anggota FPP DPRD Kota Semarang

Lahirnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 1973, tidak bisa dilepaskan dengan upaya Pemerintahan Orde Baru (melalui rancangan Ali Moertopo) mulai mempraktikkan kehidupan politik yang hegemonik dan represif. Di antara langkah paling mendasar adalah memaksa partai-partai bergabung satu sama lain.

Seluruh partai Islam dipaksa bergabung menjadi PPP, serta partai nasionalis dan Kristen digabungkan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia. PPP merupakan hasil fusi politik Partai Nahdlatul Ulama (NU ), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).

PPP penerus estafet empat partai Islam dan wadah penyelamat aspirasi umat Islam, serta cermin kesadaran dan tanggungjawab tokoh-tokoh umat Islam dan pimpinan partai untuk bersatu, bahu-membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah melalui perjuangan politik.

Perjalanan PPP dari lahir hingga saat ini penuh dengan dinamika yang membuat lika-liku PPP dalam mengikuti kontestasi politik dari pemilu ke pemilu. Perjalanan panjang dan dinamika politik yang muncul sudah barang tentu memberikan warna dan pelajaran tersendiri bagi PPP dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul baik internal maupun eksternal.

PPP juga telah melalui berbagai masa uji dalam upaya mengembangkan sayap dan pengaruhnya untuk tetap dapat eksis dalam percaturan perpolitikan di Indonesia. Prestasi yang ditorehkan utamanya dalam perolehan suara dan kursi kekuasaan (legislatif dan eksekutif) juga mengalami pasang surut mengikuti dinamika politik yang terjadi.

Sebagai salah satu partai yang memiliki sejarah paling panjang dibandingkan partai-partai politik Islam yang lain, PPP memiliki keunggulan modal dasar perjuangan, yaitu latar belakang historis sebagai fusi politik penerus perjuangan empat partai Islam. Fusi ini tidak hanya menjadi dokumen historis, tapi juga merupakan kekuatan strategis yang tetap aktual untuk menyatukan sikap perjuangan politik umat.

Sebagai partai hasil fusi, juga tidak bisa dipungkiri bahwa eksistensi, posisi dan peran serta perkembangan PPP tidak bisa dilepaskan dari asal mula komponen yang telah membentuknya. Tanpa menafikan komponen yang lain, pada kesempatan ini penulis akan mengupas secara khusus mengenai dinamika perjalanan hubungan PPP dengan salah satu partai pembentuknya yang memiliki kontribusi dan saham terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU).

Kontribusi dan saham terbesar yang diberikan NU kepada PPP tidak semata-mata berupa perolehan suara yang dikumpulkan PPP dari lumbung-lumbung basis massa NU. Akan tetapi secara politik juga bisa ditelusuri dari betapa besarnya “pengorbanan politik” NU ketika suka tidak suka, mau tidak mau harus bergabung dengan partai lain yang memiliki basis massa yang lebih kecil.

Dibutuhkan kebesaran jiwa dan keteguhan sikap politik untuk mau duduk dalam posisi setara dalam satu wadah. Bahkan dalam dinamika perjalanan politik di PPP, baik secara langsung maupun tidak langsung juga tidak luput dari “skenario” rezim Orde Baru untuk melakukan proses “peminggiran” terhadap posisi dan peran politik NU.

Meskipun fusi partai ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan identitas komponen-komponennya, dan sejarah PPP berikutnya ditandai oleh konflik-konflik antara keempat komponen ini dalam pembagian jatah kursi dan kue kekuasaan. Faktanya konflik-konflik itu, NU terlalu sering menjadi faksi yang dirugikan.

Namun demikian, hal ini tidak begitu saja menyurutkan NU dalam mengambil gelanggang politik di PPP. Karena pada saat yang sama, para pimpinan dan politisi NU memanfaatkan situasi yang ada dengan menggunakan PPP sebagai kendaraan politik dalam melakukan perlawanan terhadap Golkar dan pemerintahan Soeharto dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam.

Konfrontasi serius dengan pemerintah pernah beberapa kali terjadi terutama pada saat-saat menghadapi pemilu. Seperti pada Pemilu 1971, kampanye pemilu menjadi ajang perebutan pengaruh yang timpang antara kekuatan politik Islam dan rezim Orde Baru (Liddle, 1978).

Pihak militer dan penguasa sipil di semua tingkatan menggunakan tekanan keras kepada calon pemilih agar memberikan suaranya ke Golkar. Lagi-lagi para politikus NU menjadi pengkritik paling vokal dan berani. Para juru kampanye PPP diancam dan bahkan diserang secara fisik oleh kelompok-kelompok yang disponsori Golkar.