PKS Usulkan Bentuk Kementerian Khusus Papua
Jum'at, 04 Desember 2020 - 09:23 WIB
loading...
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Wilayah Indonesia Timur dan Papua masih tertinggal dari wilayah lain. Selama bertahun-tahun, pembangunan Indonesia selalu berpusat di Pulau Jawa. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Kementerian Khusus Papua dan Indonesia Timur.
Papua sepanjang tahun selalu ada gejolak, mulai dari konflik antara masyarakat hingga gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Belakangan, isu soal kesejahteraan masyarakat Papua kembali mengemukakan. "Ini menunjukkan belum ada progres signifikan pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga periode kedua Jokowi. Saya kira keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi," ujar anggota DPR dari Fraksi PKS Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (4/12/2020).
Dia menjelaskan alasan mengusulkan kementerian khusus agar bisa fokus dan target yang jelas. Hal ini untuk membendung masalah Papau tidak terus membesar. Permasalahan di Bumi Cenderawasih ini harus segera diselesaikan.
(Baca juga: Mahfud MD: Benny Wenda Membuat Negara Ilusi ).
Anggota Komisi I itu menilai otonomi khusus dan berbagai proyek infrastruktur belum menyentuh hal substantif. Politisi dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta itu menyebut pemerintah hanya membangun secara artifisial.
Papua sepanjang tahun selalu ada gejolak, mulai dari konflik antara masyarakat hingga gangguan keamanan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Belakangan, isu soal kesejahteraan masyarakat Papua kembali mengemukakan. "Ini menunjukkan belum ada progres signifikan pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga periode kedua Jokowi. Saya kira keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi," ujar anggota DPR dari Fraksi PKS Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (4/12/2020).
Dia menjelaskan alasan mengusulkan kementerian khusus agar bisa fokus dan target yang jelas. Hal ini untuk membendung masalah Papau tidak terus membesar. Permasalahan di Bumi Cenderawasih ini harus segera diselesaikan.
(Baca juga: Mahfud MD: Benny Wenda Membuat Negara Ilusi ).
Anggota Komisi I itu menilai otonomi khusus dan berbagai proyek infrastruktur belum menyentuh hal substantif. Politisi dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta itu menyebut pemerintah hanya membangun secara artifisial.
Lihat Juga :
