Kontribusi Kelompok Separatis untuk Masyarakat Papua Dipertanyakan
Kamis, 03 Desember 2020 - 21:44 WIB
loading...
A
A
A
Senada, mantan Kepala BAIS, Laksda TNI (Purn) Soleman B. Ponto, menilai, deklarasi yang dilakukan Benny Wenda hanya kepentingan kelompoknya saja. Hal itu, menurutnya, terlihat dari banyaknya kelompok di Papua yang menentang deklarasi tersebut. "Saya lihat bahwa ada kelompok-kelompok yang menolak deklarasi Benny Wenda. Berarti mereka merasa tidak diwakili. Dari situ kita bisa nyatakan bahwa itu hanya kepentingan golongan saja, tidak untuk kepentingan semua," katanya.
Dia mengungkapkan, Benny Wenda juga saat ini juga sudah menjadi warga negara Inggris. Sehingga, sangat tidak masuk akal bila dia mengklaim mewakili masyarakat Papua. "Bagaimana warga negara Inggris kok mewakili Papua, itu enggak masuk akal. Yang ketiga, untuk negara yang mendukung, dalam resolusi PBB melarang negara manapun untuk mendukung suatu gerakan yang dapat memisahkan diri dari negara yang sudah punya pemerintahan. Jadi tidak mungkin ada suatu negara yang mendukung kelompok-kelompok dari suatu negara yang sudah berpemerintahan," tegasnya.
Sementara itu, Manager Departemen Politik dan Pemerintahan PSKP, Eveline Cabuy, mengatakan, pemerintah meningkatkan pendidikan di wilayah pedalaman. Selain itu, kata dia, pemerintah juga masih belum memerhatikan permasalahan HAM yang ada di Papua. "Di mana juga banyak masyarakat Papua yang masih belum merasa aman berada di tanah airnya sendiri. Salah satanya rasa aman. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini belum terasa di Papua. Pemerintah belum bisa menangani kasus HAM yang ada di Papua. Rasa aman ini bukan hanya tentang kemanan suatu daerah tetapi juga rasa keamanan bagi setiap individu di Papua," ujarnya.
Pemerintah, kata dia, juga perlu memberikan kepercayaan kepada anak-anak Papua dalam mengekspos kreativitasnya. Termasuk memberikan ruang untuk anak-anak Papua membuktikan dirinya. "Provinsi Papua memiliki 7 wilayah adat, setiap wilayah adat memiliki antropologi yang berbeda-beda. Pendekatan budaya dengan membuka ruang dialog juga membuka daerah otonomi baru dengan melihat karakteristik suatu daerah," tandasnya.
Dia mengungkapkan, Benny Wenda juga saat ini juga sudah menjadi warga negara Inggris. Sehingga, sangat tidak masuk akal bila dia mengklaim mewakili masyarakat Papua. "Bagaimana warga negara Inggris kok mewakili Papua, itu enggak masuk akal. Yang ketiga, untuk negara yang mendukung, dalam resolusi PBB melarang negara manapun untuk mendukung suatu gerakan yang dapat memisahkan diri dari negara yang sudah punya pemerintahan. Jadi tidak mungkin ada suatu negara yang mendukung kelompok-kelompok dari suatu negara yang sudah berpemerintahan," tegasnya.
Sementara itu, Manager Departemen Politik dan Pemerintahan PSKP, Eveline Cabuy, mengatakan, pemerintah meningkatkan pendidikan di wilayah pedalaman. Selain itu, kata dia, pemerintah juga masih belum memerhatikan permasalahan HAM yang ada di Papua. "Di mana juga banyak masyarakat Papua yang masih belum merasa aman berada di tanah airnya sendiri. Salah satanya rasa aman. Kemanusiaan yang adil dan beradab ini belum terasa di Papua. Pemerintah belum bisa menangani kasus HAM yang ada di Papua. Rasa aman ini bukan hanya tentang kemanan suatu daerah tetapi juga rasa keamanan bagi setiap individu di Papua," ujarnya.
Pemerintah, kata dia, juga perlu memberikan kepercayaan kepada anak-anak Papua dalam mengekspos kreativitasnya. Termasuk memberikan ruang untuk anak-anak Papua membuktikan dirinya. "Provinsi Papua memiliki 7 wilayah adat, setiap wilayah adat memiliki antropologi yang berbeda-beda. Pendekatan budaya dengan membuka ruang dialog juga membuka daerah otonomi baru dengan melihat karakteristik suatu daerah," tandasnya.
(cip)
Lihat Juga :
