Jangan Beri Ruang Kelompok Separatis
Kamis, 03 Desember 2020 - 07:11 WIB
loading...
A
A
A
Sukamta meminta pemerintah segera menyatukan seluruh desk Papua. Semua itu harus dikoordinasikan dan dikendalikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Intinya, bagaimana kelompok separatis tidak diberi ruang,” ujarnya. (Baca juga: OJK Dorong Literasi Keuangan Milenial di Kalbar)
Dia mengungkapkan selama ini penanganan Papua yang menonjol pendekatan keamanannya. Memang, itu penting. Akan tetapi, aspek kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi tidak kalah penting.
Masyarakat Papua harus dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan itu. “Saya yakin warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada. Ini yang akan memengaruhi masa depan Papua,” tuturnya.
Benny Wenda mengaku seperti yang diatur dalam konstitusi sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia dan sinyal pandu hak asasi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia. “Kami mengambil langkah lain menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka," papar Benny, yang dilansir The Guardian, Selasa (1/12/2020).
Sebelumnya, menjelang 1 Desember, juru bicara kantor hak asasi manusia PBB Ravina Shamdasani menyoroti kekerasan di Papua Barat. "Kami terganggu dengan meningkatnya kekerasan selama beberapa pekan dan bulan terakhir di Papua dan Papua Barat, Indonesia dan peningkatan risiko ketegangan serta kekerasan baru," katanya. (Lihat videonya: 5 Tips Aman Menerima Paket Disaat Pandemi Covid-19)
Shamdasani mengatakan dalam satu insiden pada 22 November, seorang remaja berusia 17 tahun ditembak mati dan seorang remaja lainnya terluka dalam penembakan oleh polisi. Jasad remaja itu ditemukan di Gunung Limbaga di distrik Gome, Papua Barat.
Dia juga mengutip pembunuhan pendeta Gereja Yeremia Zanambani, yang tubuhnya ditemukan di dekat rumahnya di distrik Hitadipa, penuh dengan peluru dan luka tusuk. "Zanambani mungkin telah dibunuh oleh anggota pasukan keamanan," kata Shamdasani. (Muhaimin/Fahmi Bahtiar/Kiswondari)
Dia mengungkapkan selama ini penanganan Papua yang menonjol pendekatan keamanannya. Memang, itu penting. Akan tetapi, aspek kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi tidak kalah penting.
Masyarakat Papua harus dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan itu. “Saya yakin warga Papua tetap ingin bersama NKRI. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah sungguh-sungguh mengatasi akar masalah yang ada. Ini yang akan memengaruhi masa depan Papua,” tuturnya.
Benny Wenda mengaku seperti yang diatur dalam konstitusi sementara kami, Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia dan sinyal pandu hak asasi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia. “Kami mengambil langkah lain menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka, dan merdeka," papar Benny, yang dilansir The Guardian, Selasa (1/12/2020).
Sebelumnya, menjelang 1 Desember, juru bicara kantor hak asasi manusia PBB Ravina Shamdasani menyoroti kekerasan di Papua Barat. "Kami terganggu dengan meningkatnya kekerasan selama beberapa pekan dan bulan terakhir di Papua dan Papua Barat, Indonesia dan peningkatan risiko ketegangan serta kekerasan baru," katanya. (Lihat videonya: 5 Tips Aman Menerima Paket Disaat Pandemi Covid-19)
Shamdasani mengatakan dalam satu insiden pada 22 November, seorang remaja berusia 17 tahun ditembak mati dan seorang remaja lainnya terluka dalam penembakan oleh polisi. Jasad remaja itu ditemukan di Gunung Limbaga di distrik Gome, Papua Barat.
Dia juga mengutip pembunuhan pendeta Gereja Yeremia Zanambani, yang tubuhnya ditemukan di dekat rumahnya di distrik Hitadipa, penuh dengan peluru dan luka tusuk. "Zanambani mungkin telah dibunuh oleh anggota pasukan keamanan," kata Shamdasani. (Muhaimin/Fahmi Bahtiar/Kiswondari)
(ysw)
Lihat Juga :
