Perkuat Persatuan, Kemensos Kukuhkan Keberadaan Pelopor Perdamaian
Rabu, 02 Desember 2020 - 10:50 WIB
loading...
Perkuat Persatuan, Kemensos Kukuhkan Keberadaan Pelopor Perdamaian
A
A
A
MESUJI - Kementerian Sosial mengukuhkan Pelopor Perdamaian (PORDAM) untuk mencegah konflik antar masyarakat yang kerap terjadi di Indonesia. Seperti diketahui bahwa Indonesia adalah negara dengan beraneka ragam budaya, hampir 1.500 suku bangsa yang tersebar di 17.000 pulau dan berbagai ragam bahasa, hal ini merupakan kekayaan yang harus dijaga bersama dengan toleransi, saling menghargai dan menghormati agar kita dapat hidup damai berdampingan.
Mewakili Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin menjelaskan Pordam merupakan sarana dalam memelihara perdamaian berkelanjutan di tingkat hulu dengan cara memperkuat modal sosial yang ada di masyarakat.
"Mereka yang dikukuhkan hari ini akan bertugas tidak memelihara perdaimaian tetapi juga mengidentifikasi potensi-potensi konflik di masyarakat untuk dicarikan solusinya," jelas Pepen seusai melakukan pengukuran pelopor perdamaian di Kabupaten Mesuji, Lampung, hari ini.
Pepen menambahkan tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat nasionak mencatat pada tahun 2018 – 2019 telah terjadi 71 peristiwa konflik sosial di berbagai Provinsi. Sebagian besar dilatarbelakangi oleh persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Data Statistik Potensi Desa (Podes) 2018 menunjukkan hampir 3.150 atau 3,75% dari total 84.000 desa di Indonesia rawan konflik sosial, dan menjadi ajang perkelahian massal.
"Semua itu harus ditangani agar tidak membesar. Disini peran Pordam dibutuhkan," tambah Pepen.
Mewakili Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin menjelaskan Pordam merupakan sarana dalam memelihara perdamaian berkelanjutan di tingkat hulu dengan cara memperkuat modal sosial yang ada di masyarakat.
"Mereka yang dikukuhkan hari ini akan bertugas tidak memelihara perdaimaian tetapi juga mengidentifikasi potensi-potensi konflik di masyarakat untuk dicarikan solusinya," jelas Pepen seusai melakukan pengukuran pelopor perdamaian di Kabupaten Mesuji, Lampung, hari ini.
Pepen menambahkan tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat nasionak mencatat pada tahun 2018 – 2019 telah terjadi 71 peristiwa konflik sosial di berbagai Provinsi. Sebagian besar dilatarbelakangi oleh persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Data Statistik Potensi Desa (Podes) 2018 menunjukkan hampir 3.150 atau 3,75% dari total 84.000 desa di Indonesia rawan konflik sosial, dan menjadi ajang perkelahian massal.
"Semua itu harus ditangani agar tidak membesar. Disini peran Pordam dibutuhkan," tambah Pepen.
Lihat Juga :
