Saran Fadli Zon Agar Panglima TNI Berkantor di Papua Dinilai Dangkal

JAKARTA - Saran Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon agar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto berkantor di Papua dinilai sebagian kalangan tidak tepat. Meski berdalih agar Panglima TNI bisa memantau langsung situasi di sana tapi tak harus berpindah kantor hanya untuk mengawasi aksi OPM pada 1 Desember.

"Terlalu dangkal kalau hanya menghubungkan antara dinamika 1 Desember di Papua dengan lokasi kantor Panglima TNI saat ini," ujar Pengamat Intelijen dan Keamanan, Stanislaus Riyanta saat dihubungi SINDOnews, Selasa (1/12/2020). (Baca juga: Saran Fadli Zon Agar Panglima TNI Berkantor di Papua Tak Perlu Ditanggapi Serius)

Stanislaus mengangga, permasalahan di Papua sangat multi dimensi. Sehingga, tidak hanya dibatasi oleh pendekatan pertahanan keamanan.

Justru menurutnya, yang paling penting adalah bagimana meraih hati dan suara masyarakat dan menampung aspirasinya lalu diselaraskan dengan program pembangunan. (Baca juga:Soal Usulan Fadli Zon, Pengamat: Panglima Tak Harus Berkantor di Papua)

"Tentu ini justru tugasnya DPR sebagai wakil rakyat," pungkas dia.