Gerak Cepat, DPR Puji Langkah Kemensos Tangani Dampak Bencana Erupsi Gunung Merapi

Kementerian Sosial bergerak cepat dalam penanganan korban terdampak bencana erupsi Gunung Merapi. Sejak erupsi terjadi, Kemensos telah menyalurkan bantuan logistik, mengaktivasi Tagana dan dapur umum lapangan dengan total bantuan sebanyak Rp1.746.706.984.

“Kemensos sudah menempuh langkah-langkah tanggap bencana. Kami menyiapkan kebutuhan pengungsi seperti tenda, logistik dan dukungan psikososial. Kami dalam posisi mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengatasi dampak bencana. Total bantuan yang sudah kami salurkan senilai lebih Rp1,7 miliar,” kata Menteri Sosial Juliari P. Batubara di Jakarta, Rabu (25/11/2020).

Bantuan Kementerian Sosial untuk penanganan dan kesiapsiagaan Gunung Merapi kepada Pemprov DIY berupa Bantuan Logistik sebesar Rp622.019.700 dan Tenda Serbaguna Keluarga sebanyak 10 unit senilai Rp248.000.000. Sehingga total sebanyak Rp870.019.700.

Bantuan logistik untuk Pemprov DIY berupa makanan anak sebanyak 600 paket, kasur sebanyak 500 lembar, matras sebanyak 1000 lembar, selimut sebanyak 1000 lembar, dan paket sandang sebanyak 300 lembar.

Kemudian bantuan untuk Pemprov Jawa Tengah berupa Bantuan Logistik sebesar Rp628.687.284 dan Tenda Serbaguna Keluarga 10 unit senilai Rp248.000.000, sehigga total senilai Rp876.687.284.

Bantuan logistik Pemprov Jateng berupa makanan anak sebanyak 712 paket, kasur sebanyak 500 lembar, matras sebanyak 1000 lembar, selimut sebanyak 1000 lembar, dan paket sandang sebanyak 300 lembar.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Syafii Nasution menyatakan, selain tenda, Kemensos juga mengerahkan 349 personel Taruna Siaga Bencana (Tagana). Termasuk, bantuan dukungan dapur umum kepada dinas sosial (dinsos) bagi petugas dan relawan di posko utama Pakem serta di Balai desa Glagaharjo untuk pengungsi,” kata Syafii.

Safii memastikan cadangan logistik di gudang-gudang provinsi dalam kondisi siap. Sehingga, bila ada pengungsian akibat bencana, logistik bisa disalurkan secara cepat bagi para korban.

Terkait pengungsi Merapi, kata dia, sejauh ini penanganan bencana masih di skala kabupaten. Sehingga Kemensos dalam posisi memberikan support kepada pemerintah daerah (pemda) sesuai dengan regulasi manajemen penanggulangan bencana. Yakni Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Namun bila dibutuhkan, _bufferstock_ siap dimobilisasi," katanya. Menurutnya, untuk pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, dinsos Daerah Istimewa Jogjakarta sudah menyiapkan dapur umum lapangan untuk para pengungsi sampai dengan masa tanggap darurat pada 30 November.