Pengamat: Edhy Prabowo Ditangkap, Gerindra dan Jokowi Hadapi Dilema

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo atas kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. Terkait hal tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disarankan untuk mundur dari jabatan Menteri Pertahanan (Menhan).

(Baca juga : IPW Sebut Tantangan Calon Kapolri Selanjutnya Adalah Persoalan Internal Polri )

"Tawaran terbaik bagi Gerindra adalah dengan sikap ksatria Prabowo mundur dari Menhan, setidaknya itu menyelamatkan dua hal. Pertama, nama baik Prabowo sendiri yang selama ini sering menarasikan antikorupsi. Kedua, baik Gerindra untuk menjaga kepercayaan publik," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah kepada SINDOnews, Jumat (27/11/2020). (Baca juga: Soal Pengganti Edhy Prabowo di KKP, Gerindra Serahkan ke Jokowi)

Sekadar diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Pertahanan merupakan dua jatah kursi yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Partai Gerindra setelah partai besutan Prabowo Subianto itu bergabung ke pemerintah. "Ini akan dilematis, Gerindra tidak miliki daya tawar terhadap Presiden karena kasus korupsi, sementara Presiden perlu menjaga komitmen pemberantasan korupsi dengan tidak menempatkan kader Gerindra di tempat yang sudah dicederai," ujar Dedi Kurnia Syah. (Baca juga: Kursi Menteri Kelautan dan Perikanan Jadi Incaran Partai-partai)

Dia berpendapat, Partai Gerindra dimungkinkan untuk dialog dengan Presiden Jokowi agar porsi Gerindra di kabinet tetap, meskipun tidak di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). "Hanya saja, kondisi ini akan berimbas elektoral pada Gerindra, publik bisa saja secara signifikan tidak percaya pada Gerindra, terlebih ini adalah kali pertama Edhy Prabowo menjadi menteri, dengan durasi pendek dan sudah terjerat korupsi," pungkasnya.

(Baca juga : Marion Jola, Laleilmanino, dan Yovie Widianto Berjaya di AMI Awards 2020 )