Ma'ruf Amin Sebut MUI Seperti Kereta, Jalan Tak Sesuai Masinis Silakan Naik Kendaraan Lain
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mengibaratkan MUI sebagai suatu kereta yang diisi oleh banyak gerbong organisasi kemasyarakatan (ormas). Dia menegaskan, jika satu ada satu orang di dalam gerbong tak mengikuti masinis sebagai pengendali menuju tujuan dapat keluar.
"Saya mengumpamakan MUI seperti kereta api. Kereta api ada rel, ada pakem, ada rute, ada tujuan yang jelas ada stasiunnya. Banyak gerbongnya yang mencerminkan beragam ormas yang banyak orang," kata Ma'ruf Amin dalam sambutan Munas X MUI di Hotel Sultan, Rabu (25/11/2020) malam.
Ma'ruf yang juga Wapres RI ini menjelaskan, setiap orang yang berada di dalam gerbong kereta harus mengikuti masinis menuju tujuan yang sudah ditetapkan. Jika ada orang tidak sesuai dengan masinis, dapat keluar dari MUI sebagai kereta dan memilih kendaraan lainnya.
( ).
"Orang yang tidak sesuai dan jalan yang dilalui sebaiknya tidak naik kendaraan MUI . Sebaiknya menggunakan kendaraan lain saja sesuai dengan keinginannya," jelasnya.
Dia menjelaskan, jika orang tidak mengikuti MUI yang memiliki prinsip Islam wasathiyah, dapat keluar dari MUI. "Begitu juga dalam ber-MUI harus tunduk dan patuh pada prinsip dan garis MUI . Bila tidak cocok hal itu bisa gunakan organisasi lain dan tidak menggunakan MUI," jelasnya.
Dia juga menegaskan kepada para pengurus MUI agar tetap menyesuaikan diri sesuai karakter dan jati diri kelembagaan MUI . Setiap pengurus harus menjadi contoh dalam dalam berkehidupan dan beribadah.
"Label keulamaan yang kental terhadap MUI menuntut setiap pengurus bukan hanya penggerak tapi juga teladan dalam aspek pengamalan agama," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, jelang Musyarawah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 25-27 November 2020, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menyampaikan sejumlah pesan. Salah satu di antaranya, dia tidak dapat menghadiri Munas MUI tersebut.
"Dengan menyesal dan memohon maaf, karena alasan tertentu, saya tidak dapat menghadiri Munas," ujar Din di bagian akhir pesan yang diterima SINDOnews, Selasa (24/11/2020).
Di bagian lain pesan yang disampaikannya, Din meminta kepada Dewan Pimpinan MUI agar memastikan bahwa Munas berlangsung sesuai Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI. Pelanggaran terhadap kedua rujukan dasar tersebut akan mengurangi keabsahan hasil Munas dan mencederai muruah organisasi.
Mantan Ketua Umum MUI ini juga berharap agar Munas dapat menghasilkan kepengurusan yang memantapkan fungsi MUI sebagai Khadimul Ummah wa Shodiqul Hukumah, yakni pelayan umat dan mitra kritis pemerintah.
"MUI harus mengukuhkan posisi sebagai mitra kritis pemerintah, dengan tidak segan dan sungkan membela jika pemerintah benar dan mengoreksi jika ia salah. Elan vital sebagai Gerakan Amar Ma'ruf Nahyi Munkar harus tetap ditegakkan. MUI perlu dipimpin oleh ulama yang berintegritas dan beristikamah mempedulikan nasib umat Islam," jelas Din.
Pria yang kini aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini berharap agar MUI memantapkan diri sebagai wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim, dengan menjadi tenda besar bagi seluruh organisasi dan lembaga umat Islam. "Tiadalah baik jika MUI dikuasai oleh satu-dua organisasi. Maka kepemimpinan MUI masa depan perlu mengakomodasi segenap potensi umat Islam," katanya.( ).
"Saya mengumpamakan MUI seperti kereta api. Kereta api ada rel, ada pakem, ada rute, ada tujuan yang jelas ada stasiunnya. Banyak gerbongnya yang mencerminkan beragam ormas yang banyak orang," kata Ma'ruf Amin dalam sambutan Munas X MUI di Hotel Sultan, Rabu (25/11/2020) malam.
Ma'ruf yang juga Wapres RI ini menjelaskan, setiap orang yang berada di dalam gerbong kereta harus mengikuti masinis menuju tujuan yang sudah ditetapkan. Jika ada orang tidak sesuai dengan masinis, dapat keluar dari MUI sebagai kereta dan memilih kendaraan lainnya.
( ).
"Orang yang tidak sesuai dan jalan yang dilalui sebaiknya tidak naik kendaraan MUI . Sebaiknya menggunakan kendaraan lain saja sesuai dengan keinginannya," jelasnya.
Dia menjelaskan, jika orang tidak mengikuti MUI yang memiliki prinsip Islam wasathiyah, dapat keluar dari MUI. "Begitu juga dalam ber-MUI harus tunduk dan patuh pada prinsip dan garis MUI . Bila tidak cocok hal itu bisa gunakan organisasi lain dan tidak menggunakan MUI," jelasnya.
Dia juga menegaskan kepada para pengurus MUI agar tetap menyesuaikan diri sesuai karakter dan jati diri kelembagaan MUI . Setiap pengurus harus menjadi contoh dalam dalam berkehidupan dan beribadah.
"Label keulamaan yang kental terhadap MUI menuntut setiap pengurus bukan hanya penggerak tapi juga teladan dalam aspek pengamalan agama," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, jelang Musyarawah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 25-27 November 2020, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menyampaikan sejumlah pesan. Salah satu di antaranya, dia tidak dapat menghadiri Munas MUI tersebut.
"Dengan menyesal dan memohon maaf, karena alasan tertentu, saya tidak dapat menghadiri Munas," ujar Din di bagian akhir pesan yang diterima SINDOnews, Selasa (24/11/2020).
Di bagian lain pesan yang disampaikannya, Din meminta kepada Dewan Pimpinan MUI agar memastikan bahwa Munas berlangsung sesuai Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI. Pelanggaran terhadap kedua rujukan dasar tersebut akan mengurangi keabsahan hasil Munas dan mencederai muruah organisasi.
Mantan Ketua Umum MUI ini juga berharap agar Munas dapat menghasilkan kepengurusan yang memantapkan fungsi MUI sebagai Khadimul Ummah wa Shodiqul Hukumah, yakni pelayan umat dan mitra kritis pemerintah.
"MUI harus mengukuhkan posisi sebagai mitra kritis pemerintah, dengan tidak segan dan sungkan membela jika pemerintah benar dan mengoreksi jika ia salah. Elan vital sebagai Gerakan Amar Ma'ruf Nahyi Munkar harus tetap ditegakkan. MUI perlu dipimpin oleh ulama yang berintegritas dan beristikamah mempedulikan nasib umat Islam," jelas Din.
Pria yang kini aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini berharap agar MUI memantapkan diri sebagai wadah musyawarah ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim, dengan menjadi tenda besar bagi seluruh organisasi dan lembaga umat Islam. "Tiadalah baik jika MUI dikuasai oleh satu-dua organisasi. Maka kepemimpinan MUI masa depan perlu mengakomodasi segenap potensi umat Islam," katanya.( ).
(zik)