Soal Penolakan Habib Rizieq di Daerah, Ini Arahan Mabes Polri

JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono menanggapi sejumlah aksi massa yang menolak kehadiran Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, menyusul rencana safari dakwah diberbagai wilayah di Indonesia.

(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang Calon Presiden 2024)

Menurut Awi, pihaknya menyerahkan kepada jajaran kepolisian di wilayah masing-masing untuk dapat menyikapi aksi massa tersebut. (Baca juga: Menteri Edhy Prabowo Ditangkap KPK, MUI: Menyedihkan)

"Jadi kalau dinamika-dinamika yang ada di lapangan tentunya para Kepala satuan Wilayah, Kapolda, Kapolres itu kemudian akan menyikapi hal tersebut," kata Awi di Mabes Polri, Rabu (25/11/2020).

(Baca juga: Persiapan Vaksinasi Covid-19, Kemenkes Tingkatkan Kompetensi Tenaga Medis)

Awi menjelaskan, jajaran kepolisian di setiap wilayah memiliki fungsi dan peran masing-masing untuk melihat situasi di lapangan. Karena itu semua pimpinan kepolisian di daerah tahu langkah yang seharusnya diambil.

"Kami dorong untuk pimpinan wilayah untuk memberikan penilaian sendiri, punishmen, kapan dia harus preemtif, kapan dia harus preventif, kapan harus operasi penegakkan hukum," ujarnya.

Namun pastinya Polri telah memberikan pedoman dalam penanganan kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

"Tataran sudah ada, Undang-Undang sudah jelas, sampai Perda, termasuk kita juga mempertimbangkan kearifan lokal," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, sejumlah kelompok ormas di berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa menolak Rizieq Shihab salah satunya terjadi di Bandung, Jawa Barat.

Selain di Bandung, massa yang tergabung dalam Laskar Front Pembela Pancasila (FPP) juga menggelar aksi di Medan. Tuntutannya sama yakni menolak kehadiran Rizieq.

Bahkan di Surabaya massa yang tergabung dalam Aliansi Arek Suroboyo yang juga menolak Rizieq Shihab sempat bentrok dengan kelompok FPI.