Bappenas: Pandemi Covid-19 Berisiko Ganggu Kesehatan Reproduksi

JAKARTA - Pagebluk virus Corona (Covid-19) bisa berimbas terhadap kesehatan reproduksi , ibu dan anak. Direktur Kesehatan & Gizi Masyarakat Kementerian PPN/ Bappenas Pungkas Bajuhri Ali mengatakan, sejumlah permasalahan kesehatan reproduksi muncul selama pandemi.

Berdasarkan survei Aliansi Satu Visi terkait situasi hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja pada Agustus-Oktober 2020, tercatat sekitar 6,74% dari remaja 18-24 tahun yang belum menikah ternyata telah berhubungan seksual. Di antara itu, 44% tidak menggunakan kontrasepsi, 51% menggunakan kondom, dan 5% menggunakan pil KB.

“Dalam jangka panjang kondisi ini (pandemi Covid-19) dapat menimbulkan risiko gangguan kesehatan seksual dan reproduksi. Situasi ini berpotensi meningkatkan perilaku berisiko remaja dan kehamilan yang tidak diinginkan (KTD) serta menurunnya akses terhadap pelayanan program KB,” jelas Pungkas dalam Konferensi Nasional Kesehatan Reproduksi secara daring, Rabu (25/11/2020).

(Baca: Kasus Narkoba Naik di Tengah Pandemi Covid-19, BNN-Kemenpora Bentuk KIPAN)

Bahkan, ia juga menyoroti angka perilaku pornografi selama pandemi. Sebanyak 45% remaja pernah menonton tayangan pornografi dan 35% di antaranya mengalami adiksi pornografi.

Persoalan lain juga mencakup menurunnya pemakaian kontrasepsi untuk pasangan usia subur 15-49 tahun. Berdasarkan survei daring BKKBN pada April-Juli 2020, ada penurunan prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) sekitar 4% metode dibandingkan sebelum pandemi terjadi yaitu dari 63,7% menjadi 59,6%. Sementara, pemakaian kontrasepsi tradisional meningkat dari 4,5% menjadi 5,2%.

“Keadaan ini mengindikasikan adanya kebutuhan untuk mencegah kehamilan, namun terkendala dengan adanya pembatasan akses atau adanya kekhawatiran untuk melakukan kontak fisik dengan provider kesehatan selama pandemi,” terang dia.

(Baca: Soal Penangkapan Menteri KKP, Prabowo Minta Tunggu Laporan Resmi KPK)

Tantangan itu diproyeksikan dapat berlanjut di tahun depan. Pungkas memaparkan beberapa isu yang terjadi meliputi risiko tidak optimalnya pelaksanaan program kesehatan reproduksi meliputi Terjadi disrupsi pelayanan kesehatan esensial, terganggunya manajemen distribusi rantai pasok, perubahan pembiayaan program.

“Tapi ada beberapa hal yang positif, antara lain mengadaptasi layanan dengan teknologi digital. Itu satu langkah positif yang perlu diteruskan dan banyak sekali potensi lainnya yang perlu dengan melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi digital,” ujarnya.

Pungkas menyatakan bahwa kesehatan ibu dan anak tetap menjadi primadona dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Ada beberapa indikator di area menunjukkan kondisi sistem kesehatan, antara lain angka kematian ibu (AKI), prevalensi pemakaian kontrasepsi cara modern, unmet need KB, angka kelahiran menurut umur (ASFR) 15-19 tahun.

(Klik link ini untuk Ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024)

Indikator tersebut saling terkait dengan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penerima bantuan iuran JKN, dan lainnya. “Kalau ini bagus, berarti sistem kesehatan kita bagus. Kalau ini kurang, berarti ada sesuatu yang perlu kita tingkatkan,” tandasnya.

Lantaran itu, ia menekankan arah kebijakan kesehatan reproduksi 2020-2024 harus diwujudkan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif serta didukung inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Strategi itu mencakup peningkatan kesehatan ibu, anak, KB, dan kesehatan reproduksi. Peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil, perluasan akses dan kualitas pelayanan KB serta kesehatan reproduksi, konseling KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan pengetahuan, pemahaman dan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja.