UU Ciptaker Dinilai Beri Peluang Pengembangan Industri Halal
Selasa, 24 November 2020 - 19:12 WIB
loading...
A
A
A
Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia Erwin Noekman berharap pelaksanaan kawasan industri syariah bisa mendorong perkembangan asuransi syariah. Tentunya hal itu dapat terwujud jika pemerintah memberikan dukungan dengan menerbitkan aturan agar seluruh aktivitas di kawasan industri halal juga mempergunakan berbagai hal untuk mendukung aktivitas halal, misalkan saja asuransi syariah.
Sekretaris Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah Faozan Amar mengatakan, regulasi dalam industri halal itu penting. Untuk itu, negara perlu hadir untuk melindungi segenan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satunya melalui UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Dosen FEB UHAMKA ini mengaku optimis ke depan regulasi ‘sapu jagat’ ini bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ia pun meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggandeng semua elemen untuk mensosialisasikan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini.
Ketika UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah disetujui, maka sebaiknya berupaya memanfaatkannya untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Ia pun mendorong pemerintah segera menyusun peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini. Namun, sebaiknya pemerintah tetap mengakomodir elemen masyarakat yang sebelumnya keberatan. Misalnya, kalangan buruh.
Sekretaris Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah Faozan Amar mengatakan, regulasi dalam industri halal itu penting. Untuk itu, negara perlu hadir untuk melindungi segenan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Salah satunya melalui UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.
Dosen FEB UHAMKA ini mengaku optimis ke depan regulasi ‘sapu jagat’ ini bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Ia pun meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggandeng semua elemen untuk mensosialisasikan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini.
Ketika UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah disetujui, maka sebaiknya berupaya memanfaatkannya untuk meningkatkan perekonomian rakyat. Ia pun mendorong pemerintah segera menyusun peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini. Namun, sebaiknya pemerintah tetap mengakomodir elemen masyarakat yang sebelumnya keberatan. Misalnya, kalangan buruh.
(maf)
Lihat Juga :
