Covid-19 Masih Tinggi, Dekati Pilkada KPU Diminta Penuhi Hak Kelompok Rentan
Senin, 23 November 2020 - 19:55 WIB
loading...
Komnas HAM meminta KPU memenuhi hak kelompok rentan terinfeksi Covid-19 pada pelaksanaan Pilkada 2020. Foto/ilustrasi.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) menjabarkan sederet permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Komnas HAM secara khusus melakukan pemantauan di Banten dan Jawa Timur.
Salah satu temuan Komnas HAM berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19, di beberapa daerah yang menyelenggarakan pilkada terjadi peningkatan kasus positif. Misalnya, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sebelum kampanye ada 5.363 kasus. Setelah masa kampanye (23 November) 18.593 kasus positif.
Lalu, Kalimantan Selatan, sebelum masa kampanye jumlah orang yang positif 9.249. Sekarang, orang yang positif Covid-19 mencapai 12.902. Masalah lain ditemukan adalah tindakan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) belum berjalan efektif.
(Baca: Komnas HAM: Petahana Berpotensi Tunggangi Program dan Netralitas ASN)
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengungkapkan pada 26 September sampai 25 Oktober 2020 ada 918 pengawasan kampanye tatap muka. Sebanyak 108 di antaranya harus dibubarkan.
Pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pun terus meningkat. Pada 10 hari pertama masa kampanye ada 237 kasus dan 375 kasus pada 10 hari kedua.
Bahkan, pada 10 hari kelima, Bawaslu menerbitkan 381 surat peringatan dan 17 pembubaran kampanye. Sampai 50 hari masa kampanye, Bawaslu sudah menertibkan 1.448 kampanye tatap muka.
Amiruddin pun memaparkan temuan lain Tim Komnas HAM, yakni potensi penyalahgunaan program, netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Gugus Tugas Covid-19 dan dinas kesehatan kurang maksimal.
(Baca: Pilkada Sudah Dekat, Anggaran Masih Keamanan Kurang Rp30 Miliar)
Dia menjelaskan ada 2.787.594 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Padahal KTP-el itu syarat untuk menggunakan hak pilih di Pilkada.
Komnas HAM meminta penyelenggara pilkada memperhatikan kelompok khusus dan rentan agar hak-hak mereka terpenuhi. Kelompok ini, antara lain, warga yang sedang dipenjara, disabilitas, buruh migran, perempuan, lansia, masyarakat adat, dan orang yang sedang dirawat di rumah dan rumah sakit.
( Klik link ini untuk Ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024 )
“Kelompok rentan dimaksud adalah mereka yang berusia 50 tahun ke atas. Juga mereka yang memiliki penyakit penyerta, serta terpapar dan menjalani isolasi di rumah sakit dan tempat-tempat yang dikhususkan untuk itu,” papar Amiruddin.
Dia menegaskan kewajiban negara memberikan jaminan dan perlakuan khusus kepada kelompok rentan itu tercantum pada penjelasan umum mengenai hak sipil dan politik. Perlakuan itu berlaku bagi orang yang dirampas kemerdekaannya atas dasar hukum dan kewenangan negara, misalnya ditahan di lembaga pemasyarakatan.
Salah satu temuan Komnas HAM berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan (Satgas) Covid-19, di beberapa daerah yang menyelenggarakan pilkada terjadi peningkatan kasus positif. Misalnya, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), sebelum kampanye ada 5.363 kasus. Setelah masa kampanye (23 November) 18.593 kasus positif.
Lalu, Kalimantan Selatan, sebelum masa kampanye jumlah orang yang positif 9.249. Sekarang, orang yang positif Covid-19 mencapai 12.902. Masalah lain ditemukan adalah tindakan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) belum berjalan efektif.
(Baca: Komnas HAM: Petahana Berpotensi Tunggangi Program dan Netralitas ASN)
Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengungkapkan pada 26 September sampai 25 Oktober 2020 ada 918 pengawasan kampanye tatap muka. Sebanyak 108 di antaranya harus dibubarkan.
Pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 pun terus meningkat. Pada 10 hari pertama masa kampanye ada 237 kasus dan 375 kasus pada 10 hari kedua.
Bahkan, pada 10 hari kelima, Bawaslu menerbitkan 381 surat peringatan dan 17 pembubaran kampanye. Sampai 50 hari masa kampanye, Bawaslu sudah menertibkan 1.448 kampanye tatap muka.
Amiruddin pun memaparkan temuan lain Tim Komnas HAM, yakni potensi penyalahgunaan program, netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Gugus Tugas Covid-19 dan dinas kesehatan kurang maksimal.
(Baca: Pilkada Sudah Dekat, Anggaran Masih Keamanan Kurang Rp30 Miliar)
Dia menjelaskan ada 2.787.594 pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang belum melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el). Padahal KTP-el itu syarat untuk menggunakan hak pilih di Pilkada.
Komnas HAM meminta penyelenggara pilkada memperhatikan kelompok khusus dan rentan agar hak-hak mereka terpenuhi. Kelompok ini, antara lain, warga yang sedang dipenjara, disabilitas, buruh migran, perempuan, lansia, masyarakat adat, dan orang yang sedang dirawat di rumah dan rumah sakit.
( Klik link ini untuk Ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024 )
“Kelompok rentan dimaksud adalah mereka yang berusia 50 tahun ke atas. Juga mereka yang memiliki penyakit penyerta, serta terpapar dan menjalani isolasi di rumah sakit dan tempat-tempat yang dikhususkan untuk itu,” papar Amiruddin.
Dia menegaskan kewajiban negara memberikan jaminan dan perlakuan khusus kepada kelompok rentan itu tercantum pada penjelasan umum mengenai hak sipil dan politik. Perlakuan itu berlaku bagi orang yang dirampas kemerdekaannya atas dasar hukum dan kewenangan negara, misalnya ditahan di lembaga pemasyarakatan.
(muh)
Lihat Juga :
