BPIP: Penyelenggara Negara Wajib Tanamkan Nilai Pancasila lewat Keadilan Sosial
Senin, 23 November 2020 - 17:38 WIB
loading...
A
A
A
Lantaran itu, Benny mengatakan pendidikan dari sejak dini, termasuk pendidikan karakter menjadi salah satu kunci untuk menanamkan nilai Pancasila mulai usia muda. Menurut dia, tokoh yang punya peran penting dalam hal itu adalah orang tua dan guru.
“Sekarang ini interaksi dan komunikasi khususnya dalam proses pembelajaran dari anak dan ibu kurang karena tergantikan oleh kemajuan teknologi. Padahal, dari komunikasi langsung ini ada pembentukan karakter. Karena itu, pendidikan karakter utama adalah di keluarga, khususnya orang tua dan kemudian di sekolah,” ujarnya.
Di sisi lain, ia beranggapan bahwa penyelenggara negara juga harus berperan menanamkan nilai Pancasila melalui kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Seperti halnya yang dikemukakan tokoh proklamator Indonesia, Bung Hatta yang mendorong penyelenggara negara harus memperjuangkan kebenaran, anti kedzoliman, dan membela keadilan.
“Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya membela keadilan, menentang kedzoliman. Ini harus menjadi sumber sila-sila selanjutnya dan dilakukan oleh penyelenggara negara. Ini harus dipublikasikan,” tandas dia.
(Baca: Buku Pembinaan Ideologi Pancasila: Referensi Aktualisasikan Nilai Pancasila)
“Sekarang ini interaksi dan komunikasi khususnya dalam proses pembelajaran dari anak dan ibu kurang karena tergantikan oleh kemajuan teknologi. Padahal, dari komunikasi langsung ini ada pembentukan karakter. Karena itu, pendidikan karakter utama adalah di keluarga, khususnya orang tua dan kemudian di sekolah,” ujarnya.
Di sisi lain, ia beranggapan bahwa penyelenggara negara juga harus berperan menanamkan nilai Pancasila melalui kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Seperti halnya yang dikemukakan tokoh proklamator Indonesia, Bung Hatta yang mendorong penyelenggara negara harus memperjuangkan kebenaran, anti kedzoliman, dan membela keadilan.
“Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya membela keadilan, menentang kedzoliman. Ini harus menjadi sumber sila-sila selanjutnya dan dilakukan oleh penyelenggara negara. Ini harus dipublikasikan,” tandas dia.
(Baca: Buku Pembinaan Ideologi Pancasila: Referensi Aktualisasikan Nilai Pancasila)
Lihat Juga :
