BPIP: Penyelenggara Negara Wajib Tanamkan Nilai Pancasila lewat Keadilan Sosial

JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengingatkan bahwa aparatur sipil negara ( ASN ) juga memiliki peran penting dalam penanaman nilai-nilai Pancasila.

”Sebagai ASN atau abdi negara, kita adalah pengawal, penjaga, dan benteng dalam penanaman nilai-nilai Pancasila. Harus menjadi teladan. Karakter seseorang ditentukan dari pendidikan yang diberikan,” tutur Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo dalam diskusi bertajuk Aktualisasi Nilai Pancasila di Lingkungan ASN, Senin (23/11/2020).

( klik link ini Ikuti survei sindonews tentang calon presiden 2024 )
Lebih lanjut, rohaniwan Katolik itu menjelaskan bahwa salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini adalah rendahnya literasi. Apalagi, di era digitalisasi saat ini, banyak informasi atau berita bohong (hoaks) yang marak disebarkan oknum dengan maksud dan tujuan tertentu.

“Problem kita sekarang ini adalah literasi kita rendah. Negara kita majemuk namun jika tidak kritis dalam menghadapi kekayaan dan keberagaman ini khususnya dalam penyebaran informasi maka hoax akan menghancurkan semuanya. Diera digitalisasi orang kehilangan kedalaman, literasi, dan percaya informasi bohong,” tegasnya.

(Baca: Wakil Kepala BPIP: Orang Toleran Cenderung Lebih Bahagia)

Lantaran itu, Benny mengatakan pendidikan dari sejak dini, termasuk pendidikan karakter menjadi salah satu kunci untuk menanamkan nilai Pancasila mulai usia muda. Menurut dia, tokoh yang punya peran penting dalam hal itu adalah orang tua dan guru.

“Sekarang ini interaksi dan komunikasi khususnya dalam proses pembelajaran dari anak dan ibu kurang karena tergantikan oleh kemajuan teknologi. Padahal, dari komunikasi langsung ini ada pembentukan karakter. Karena itu, pendidikan karakter utama adalah di keluarga, khususnya orang tua dan kemudian di sekolah,” ujarnya.

Di sisi lain, ia beranggapan bahwa penyelenggara negara juga harus berperan menanamkan nilai Pancasila melalui kebijakan untuk menyejahterakan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial. Seperti halnya yang dikemukakan tokoh proklamator Indonesia, Bung Hatta yang mendorong penyelenggara negara harus memperjuangkan kebenaran, anti kedzoliman, dan membela keadilan.

“Pengakuan itu mewajibkan manusia di dalam hidupnya membela keadilan, menentang kedzoliman. Ini harus menjadi sumber sila-sila selanjutnya dan dilakukan oleh penyelenggara negara. Ini harus dipublikasikan,” tandas dia.

(Baca: Buku Pembinaan Ideologi Pancasila: Referensi Aktualisasikan Nilai Pancasila)