Serius Tingkatkan Akurasi DTKS, Mensos: Apakah Pendamping Berani Mengganti KPM yang Sudah Kelamaan?
Minggu, 22 November 2020 - 16:11 WIB
loading...
Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan keseriusannya memastikan memperkuat akurasi data penyaluran bantuan sosial.
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan keseriusannya memastikan memperkuat akurasi data penyaluran bantuan sosial (bansos). Mensos Juliari meminta kordinator pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berani ikut “membersihkan” penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sudah terlalu lama menerima bantuan.
Mensos Juliari mengaku mendapat kritikan sekaligus masukan, bahwa ada yang 8-10 tahun terus-menerus menerima PKH. Karena kordinator pendamping PKH adalah petugas lapangan yang berperan penting memastikan kualitas DTKS, maka Mensos Ari meminta peran nyata mereka.
“Kemudian ada yang mengatakan penerima PKH itu semuanya tergantung dari Kemensos. Nah, kan tidak begitu. Soal data penerima bantuan itu kan diproses dari desa/kelurahan termasuk dicek oleh pendamping PKH. Baru naik secara berjenjang kemudian baru disahkan oleh Kemensos,” kata Mensos Ari di Jakarta, Minggu (22/11/2020).
Pesan ini diulang Mensos hari ini, setelah dalam beberapa waktu sebelumnya disampaikan pada beberapa kesempatan, termasuk dalam pertemuan dengan pendamping PKH di Pemalang dan Purbalingga, Jumat. Mensos Ari menyadari peran penting pendamping PKH sejalan dengan proses berjenjanjang dalam pemutakhiran data di atas.
Oleh karenanya, Mensos Ari menantang mereka untuk berani mengganti nama-nama penerima PKH yang sudah terlalu lama menerima bantuan. Ia meyakni, masih banyak masyarakat yang juga layak menerima bantuan, namun terhalang karena masih bertahannya nama-nama lama.
Bila hal ini tidak segera diatasi, kata Mensos, ada rasa keadilan yang tidak terpenuhi. “Apakah pendamping berani mengganti nama-nama itu? Apa berani? Wah, yang bilang ‘berani’ hanya beberapa saja. Harus berani ya. Kalau tidak berani ya koordinator PKH yang kita ganti,” kata Mensos dalam kegiatan Koordinasi Teknis Peningkatan SDM PKH di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Mensos juga mendengar, antara pendamping dan penerima manfaat PKH sudah terjalin hubungan erat, sehingga sulit mengganti nama-nama yang sudah lama menerima bantuan tersebut. “Saya dengar begitu. Harus berani ya. Karena itu kan tugas mulia. Memperjuangkan mereka yang harusnya berhak mendapat bantuan, itu tugas mulia,” katanya.
Mensos Juliari mengaku mendapat kritikan sekaligus masukan, bahwa ada yang 8-10 tahun terus-menerus menerima PKH. Karena kordinator pendamping PKH adalah petugas lapangan yang berperan penting memastikan kualitas DTKS, maka Mensos Ari meminta peran nyata mereka.
“Kemudian ada yang mengatakan penerima PKH itu semuanya tergantung dari Kemensos. Nah, kan tidak begitu. Soal data penerima bantuan itu kan diproses dari desa/kelurahan termasuk dicek oleh pendamping PKH. Baru naik secara berjenjang kemudian baru disahkan oleh Kemensos,” kata Mensos Ari di Jakarta, Minggu (22/11/2020).
Pesan ini diulang Mensos hari ini, setelah dalam beberapa waktu sebelumnya disampaikan pada beberapa kesempatan, termasuk dalam pertemuan dengan pendamping PKH di Pemalang dan Purbalingga, Jumat. Mensos Ari menyadari peran penting pendamping PKH sejalan dengan proses berjenjanjang dalam pemutakhiran data di atas.
Oleh karenanya, Mensos Ari menantang mereka untuk berani mengganti nama-nama penerima PKH yang sudah terlalu lama menerima bantuan. Ia meyakni, masih banyak masyarakat yang juga layak menerima bantuan, namun terhalang karena masih bertahannya nama-nama lama.
Bila hal ini tidak segera diatasi, kata Mensos, ada rasa keadilan yang tidak terpenuhi. “Apakah pendamping berani mengganti nama-nama itu? Apa berani? Wah, yang bilang ‘berani’ hanya beberapa saja. Harus berani ya. Kalau tidak berani ya koordinator PKH yang kita ganti,” kata Mensos dalam kegiatan Koordinasi Teknis Peningkatan SDM PKH di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Mensos juga mendengar, antara pendamping dan penerima manfaat PKH sudah terjalin hubungan erat, sehingga sulit mengganti nama-nama yang sudah lama menerima bantuan tersebut. “Saya dengar begitu. Harus berani ya. Karena itu kan tugas mulia. Memperjuangkan mereka yang harusnya berhak mendapat bantuan, itu tugas mulia,” katanya.
Lihat Juga :
