Sembilan Kejanggalan dalam Persidangan Penyerangan Novel Baswedan
Senin, 11 Mei 2020 - 10:28 WIB
loading...
Tim Advokasi Novel Baswedan menemukan sembilan kejanggalan persidangan kasus penyerangan terhadap Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Foto/SINDOphoto
A
A
A
Tim Advokasi Novel Baswedan menemukan sembilan kejanggalan persidangan kasus penyerangan terhadap Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Diduga ada usaha mengaburkan fakta-fakta pada persidangan.
“Proses persidangan yang sudah berjalan empat kali jauh dari harapan publik untuk bisa menggali fakta-fakta sebenarnya dalam kasus ini,” ujar salah satu Kuasa Hukum Novel, Arif Maulana di Jakarta, Senin (11/5/2020). (Baca juga: Polri Diminta Usut Aktor Intelektual di Balik Kasus 14 ABK WNI di Kapal China )
Arif menjabarkan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan selama memantau persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Pertama, dakwaan jaksa seperti skenario menutup pengungkapan aktor intelektual dan hukum ringan bagi pelaku.
“Jaksa penuntut umum (JPU) menunjukkan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan hanya dinilai sebagai tindak pidana penganiayan biasa. Mereka tidak mengaitkan dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi dan teror sistematis pelemahan KPK yang salama ini terus diterima oleh para penyidik KPK,” terangnya.
Kedua, JPU terlihat tidak menjadi representasi negara yang mewakili kepentingan korban. Namun, malah membela kepentingan terdakwa. Ketiga, majelis hakim terlihat pasif dan tidak objektif mencari kebenaran materiil.
“Proses persidangan yang sudah berjalan empat kali jauh dari harapan publik untuk bisa menggali fakta-fakta sebenarnya dalam kasus ini,” ujar salah satu Kuasa Hukum Novel, Arif Maulana di Jakarta, Senin (11/5/2020). (Baca juga: Polri Diminta Usut Aktor Intelektual di Balik Kasus 14 ABK WNI di Kapal China )
Arif menjabarkan kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan selama memantau persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut). Pertama, dakwaan jaksa seperti skenario menutup pengungkapan aktor intelektual dan hukum ringan bagi pelaku.
“Jaksa penuntut umum (JPU) menunjukkan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan hanya dinilai sebagai tindak pidana penganiayan biasa. Mereka tidak mengaitkan dengan kerja-kerja pemberantasan korupsi dan teror sistematis pelemahan KPK yang salama ini terus diterima oleh para penyidik KPK,” terangnya.
Kedua, JPU terlihat tidak menjadi representasi negara yang mewakili kepentingan korban. Namun, malah membela kepentingan terdakwa. Ketiga, majelis hakim terlihat pasif dan tidak objektif mencari kebenaran materiil.
Lihat Juga :
