Bio Farma Akui Sulit Petakan Distribusi Vaksin Covid-19
Jum'at, 20 November 2020 - 08:35 WIB
loading...
A
A
A
Dia menambahkan, program pemberian vaksin secara gratis itu tak akan menyasar ke seluruh kalangan masyarakat. Nantinya, ada beberapa kelompok yang memang harus membayar karena tidak disubsidi oleh negara. (Baca juga: Menggagas Pengganti Terbaik UN)
“Nanti mungkin ada di vaksin mandiri, karena vaksin mandiri itu memang diberikan, ditawarkan ke masyarakat yang memiliki kemampuan tertentu, sehingga negara tidak akan memberikan semacam penganggaran atau disubsidi negara,” terangnya.
Perseroan juga mengakui data kesehatan di Indonesia yang tidak satu sistem, menjadi kendala dalam menentukan pemetaan distribusi vaksin Covid-19 . “Sekarang kita akui, ketika kita mulai melakukan sistem strategi distribusi vaksin Covid ini, kita mengalami kendala karena data-data itu ada yang di BPJS, ada yang di Kementerian Kesehatan, ada yang di Kementerian Dalam Negeri dan lainnya,” jelasnya.
Sehingga, kata Basyir, Indonesia harus memiliki satu data kesehatan yang sama. “Memang ini saya pikir ini permasalahan yang justru pada saat pandemi ini rasanya Indonesia ya, kita harus memiliki satu data kesehatan yang sama,” tambahnya. (Lihat videonya: Bupati Bogor Terkonfirmasi Positif Covid-9)
Basyir pun mengatakan dengan adanya data yang sama, ini juga akan membantu pemerintah nantinya untuk bisa memprofiling peta Kesehatan Nasional Indonesia. “Karena kita pasti tahu itu di daerah mana yang sering terjadi semacam outbreak, outbreaknya apa, atau mungkin ada semacam kejadian yang lain, penyakit yang lain,” tegasnya. (Fadel Prayoga)
“Nanti mungkin ada di vaksin mandiri, karena vaksin mandiri itu memang diberikan, ditawarkan ke masyarakat yang memiliki kemampuan tertentu, sehingga negara tidak akan memberikan semacam penganggaran atau disubsidi negara,” terangnya.
Perseroan juga mengakui data kesehatan di Indonesia yang tidak satu sistem, menjadi kendala dalam menentukan pemetaan distribusi vaksin Covid-19 . “Sekarang kita akui, ketika kita mulai melakukan sistem strategi distribusi vaksin Covid ini, kita mengalami kendala karena data-data itu ada yang di BPJS, ada yang di Kementerian Kesehatan, ada yang di Kementerian Dalam Negeri dan lainnya,” jelasnya.
Sehingga, kata Basyir, Indonesia harus memiliki satu data kesehatan yang sama. “Memang ini saya pikir ini permasalahan yang justru pada saat pandemi ini rasanya Indonesia ya, kita harus memiliki satu data kesehatan yang sama,” tambahnya. (Lihat videonya: Bupati Bogor Terkonfirmasi Positif Covid-9)
Basyir pun mengatakan dengan adanya data yang sama, ini juga akan membantu pemerintah nantinya untuk bisa memprofiling peta Kesehatan Nasional Indonesia. “Karena kita pasti tahu itu di daerah mana yang sering terjadi semacam outbreak, outbreaknya apa, atau mungkin ada semacam kejadian yang lain, penyakit yang lain,” tegasnya. (Fadel Prayoga)
(ysw)
Lihat Juga :
