Kemendagri Minta Kepala Daerah Siapkan Antisipasi Hadapi Bencana Alam
Kamis, 19 November 2020 - 16:47 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, dalam surat itu juga Mendagri meminta kepala daerah untuk menyediakan jenis pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Jenis pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana mencakup gladi latihan kesiapsiagaan terhadap bencana yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Khususnya terhadap jenis ancaman bencana gempa bumi, tsunami dan hidrometeorologi berdasarkan dokumen rencana kontijensi yang telah disusun pada daerah provinsi dan kabupaten atau kota.
Kemudian menyusun, menerapkan dan melakukan review terhadap pedoman atau prosedur tetap terkait teknis pelaksanaan operasional penyebarluasan informasi kebencanaan selama 24/7 (24 jam per hari dalam satu minggu) pada masing-masing Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD provinsi dan kabupaten atau kota. (Baca Juga: Kemendagri Ungkap Sekitar 60 Ribu Penduduk Berdata Ganda)
"Lalu melakukan pemetaan titik-titik prioritas penyebarluasan informasi kebencanaan di daerah, diantaranya kawasan pemukiman, sekolah, pasar, puskesmas, kantor, prasarana vital dan rumah ibadah," ujarnya.
Masih terkait masalah bencana alam, Safrizal mengungkapkan bahwa Kemendagri telah melakukan kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Kerjasama ini terkait dengan Early Warning System (EWS) berupa sirine pendeteksi tsunami berjumlah 85 titik pada tahun 2020 – 2021.
“Kemendagri bekerjasama dengan BMKG akan memasang EWS 85 titik pada tahun 2020-2021 di tempat- tempat yang risiko sangat tinggi tsunami. Jadi Kemendagri dan BMKG akan memperbaiki sirine tsunami di kawasan risiko tinggi tsunami seluruh Indonesia. Untuk tahun 2020 fokus di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat," ungkapnya.
Kemudian menyusun, menerapkan dan melakukan review terhadap pedoman atau prosedur tetap terkait teknis pelaksanaan operasional penyebarluasan informasi kebencanaan selama 24/7 (24 jam per hari dalam satu minggu) pada masing-masing Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD provinsi dan kabupaten atau kota. (Baca Juga: Kemendagri Ungkap Sekitar 60 Ribu Penduduk Berdata Ganda)
"Lalu melakukan pemetaan titik-titik prioritas penyebarluasan informasi kebencanaan di daerah, diantaranya kawasan pemukiman, sekolah, pasar, puskesmas, kantor, prasarana vital dan rumah ibadah," ujarnya.
Masih terkait masalah bencana alam, Safrizal mengungkapkan bahwa Kemendagri telah melakukan kerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Kerjasama ini terkait dengan Early Warning System (EWS) berupa sirine pendeteksi tsunami berjumlah 85 titik pada tahun 2020 – 2021.
“Kemendagri bekerjasama dengan BMKG akan memasang EWS 85 titik pada tahun 2020-2021 di tempat- tempat yang risiko sangat tinggi tsunami. Jadi Kemendagri dan BMKG akan memperbaiki sirine tsunami di kawasan risiko tinggi tsunami seluruh Indonesia. Untuk tahun 2020 fokus di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat," ungkapnya.
(ymn)
Lihat Juga :
