Antisipasi Letusan Merapi, Kepala BNPB: Pencegahan Harus Lebih Awal

Kamis, 19 November 2020 - 15:10 WIB
loading...
Antisipasi Letusan Merapi, Kepala BNPB: Pencegahan Harus Lebih Awal
Kepala BNPB Doni Monardo menekankan upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal dalam penanganan bencana. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) Doni Monardo menekankan upaya pencegahan harus dilakukan sejak awal dalam penanganan bencana.

(Baca juga: Lanjutkan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19, PTUN Panggil KPU)

Hal tersebut disampaikan Doni saat memberikan arahan kegiatan tactical floor game antisipasi letusan Gunung Merapi . (Baca juga: Nuklir Jadi Opsi Realistis Penyediaan Listrik Masa Depan)

Doni menambahkan bahwa upaya pencegahan tersebut digabung dengan langkah mitigasi demi keselamatan masyarakat. Ia menekankan pesan Presiden RI Joko Widodo terkait upaya pencegahan, khususnya menyikapi potensi erupsi Gunung Merapi.

"Ketika perencanaan-perencanaan ini belum optimal, kita harus paralel dengan upaya mitigasi," tambah Doni saat memberikan arahan sebelum berlangsungnya tactical floor game (TFG) di Yogyakarta, melalui siaran pers yang diterima Sindo Media, Kamis (19/11/2020).

Pada kesempatan itu, Doni menyampaikan apresiasi terhadap upaya bersama dalam pencegahan maupun mitigasi yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Hal tersebut merupakan langkah-langkah demi keselamatan masyarakat.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap para pemimpin daerah, tokoh masyarakat dan sukarelawan juga termasuk penggiat-penggiat kebencanaan yang telah bekerja keras selama beberapa hari terakhir setelah ditetapkannya status Gunung Merapi pada tanggal 5 November lalu, yang telah masuk level III," ucap Doni yang juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19,

Di sisi lain ia menambahkan, pemerintah pusat terus melakukan dukungan dan pendampingan yang lebih baik kepada masyarakat terutama untuk menyiapkan fasilitas, khususnya kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia dan disabilitas.

Doni berpesan, warga yang berusia muda dipersilakan untuk beraktivitas. Namun ia mengingatkan mereka untuk selalu mengikuti perkembangan terkait ancaman potensi dan rekomendasi yang telah ditetapkan oleh BPPTKG.

Di sisi lain, Doni mengatakan penyiapan fasilitas di tempat pengungsian, seperti logistik, air minum, MCK, dan kebutuhan untuk ibu menyusui-ibu hamil untuk terus diperhatikan.

Di saat masih berlangsungnya pandemi Covid-19, ia meminta untuk menerapkan protokol kesehatan dan memisahkan kelompok yang rentan terhadap tertularnya virus Covid-19.

"Dari mereka yang secara fisik tidak bergejala namun berpeluang sudah menjadi OTG ini semuanya harus kita antisipasi," ujar Doni.

Lebih lanjut Doni mengingatkan, untuk penerapan rapid test antigen yang harus diupayakan lebih awal untuk diketahui sehingga tidak ada klaster di tempat pengungsian. Di samping itu, ia juga meminta semua pihak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama di pengungsian.

Belajar dari letusan sebelumnya, Doni berharap kegiatan perencanaan seperti TFG ini dapat diketahui oleh semua pihak dan memberikan manfaat supaya penanganan bencana ke depan berjalan lebih baik.

Di akhir arahan, ia meminta semua pihak untuk bekerja sama, khususnya yang berbasis komunitas, sebagai semangat yang hidup di tengah masyarakat.

TFG yang difasilitasi oleh BNPB dan TNI ini bertujuan untuk menguji rencana kontinjensi dan rencana operasi yang telah disusun, khususnya oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berpotensi terdampak, seperti Kabupaten Sleman dan Klaten.

Melalui TFG, para pelaku latihan mendapatkan gambaran visual dalam mengenali medan lapangan dan koordinasi yang harus diperankan. TFG dimainkan dengan menggunakan media peta dua dimensi dan miniatur untuk menambah deskripsi secara visual kepada para peserta.

BNPB menerapkan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan TFG yang dihadiri para pemangku kepentingan dari dua kabupaten yang berpotensi terdampak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DIY, kementerian/lembaga terkait, TNI, Polri dan lembaga non pemerintah.

Di tengah pandemi Covid-19, para pemangku kepentingan sebagai peserta kegiatan diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan. BNPB juga mewajibkan dan memfasilitasi mereka untuk melakukan rapid test antigen di tempat acara.
(maf)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1247 seconds (0.1#10.140)