Kelompok Informasi Masyarakat Dinilai Penting sebagai Corong Pilkada 2020

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui kesuksesan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah ( Pilkada ) 2020 sangat bergantung dari peran dan tanggung jawab semua pihak.

(Baca juga: Milad ke-108, Jokowi: Muhammadiyah Anugerah dari Allah untuk Bangsa Indonesia)

Dalam urusan komunikasi ke masyarakat, misalnya, KPU membutuhkan peran pihak lainnya untuk bahu membahu menciptakan pemilih yang cerdas, sehat dan damai.

(Baca juga: Pengembangan Vaksin Merah Putih, Eijkman Pastikan Cepat dan Aman)

Anggota KPU I Dewa Raka Sandi memaparkan, salah satu elemen penting dalam upaya menyukseskan Pilkada adalah kehadiran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Kelompok tersebut merupakan mitra strategis pemerintah yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam membantu KPU untuk memenuhi target partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen.

"Kami berterima kasih kepada semua pihak yang membantu persiapan Pilkada 2020. Ini adalah tanggung jawab bersama dan partisipasi seluruh pihak tentu sangat penting bagi suksesnya pemilihan ini. Kami berupaya seoptimal mungkin memanfaatkan waktu yang tersisa jelang hari pemilihan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal, tentunya dengan bantuan seluruh pihak," ujar Raka dalam pernyataannya yang diterima SINDOnews, Rabu (18/11/2020).

Salah satu contoh peran aktif KIM yaitu saat pemilihan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. KIM Sekarbela Mataram sangat pro aktif dalam menginformasikan jalannya seluruh tahapan pemilihan kepada masyarakat.

KPU Kota Mataram melibatkan KIM sebagai mitra dalam mensosialisasikan program maupun proses tahapan, termasuk visi misi calon wali kota dan wakil wali kota kepada masyarakat melalui media sosial.

"KIM di Kota Mataram ini sangat intens menginformasikan kepada masyarakat bahwa tahapan pemilihan di Mataram berjalan aman dan lancar serta mengikuti protokol kesehatan. Kami sering berkunjung ke kantor KPU dan Bawaslu Kota mataram untuk memonitor langsung sejauh apa persiapannya," terang Koordinator KIM Sekarbela Mataram NTB Abdul Hadi Suciawan.

Sementara itu, praktisi media sosial Wicaksono memandang perlunya menentukan siapa target dan tujuan iklan atau sosialisasi Pilkada itu dilakukan. Hal itu untuk memudahkan seberapa jauh sosialisasi tersebut sudah berjalan optimal atau belum. Bila belum tercapai, artinya harus dievaluasi.

"Kita tidak akan pernah tahu kalau suatu iklan itu optimal atau tidak, kalau tujuan dan targetnya tidak diketahui, begitu juga KIM, harus punya target dan tujuan agar bisa diukur dan dievaluasi," ujar pemilik akun @Ndoro Kakung itu.

Hanya saja, penggunaan media sosial dalam momen Pilkada 2020 juga tidak bisa sembarangan, termasuk dalam menciptakan atau membagikan konten. Kabag Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Yaninfodok) Mabes Polri, Kombes (Pol) Tjahyono Saputro mengingatkan seluruh pihak untuk berhati-hati dalam menciptakan konten.

"Jangan sampai membuat konten yang dapat merugikan diri sendiri dan memicu perselisihan. Jejak digital itu tidak bisa dihilangkan, oleh karenanya kita harus berhati-hati," ujar dia.

Lantaran itu, ia mengimbau kepada masyarakat, pasangan calon dan tim kampanye untuk selalu menjaga iklim Pilkada tetap damai. Lewat konten-konten medsos, pihaknya juga sudah menyosialisasikan terkait tata cara penggunaan media digital di pemilihan.