Setara Institute Nilai Lemahnya Kepemimpinan Nasional Faktor Pemicu Intoleransi Agama

Selain itu, meningkatnya segregasi sosial antaridentitas yang memicu ketegangan (tension), ketidaktertiban sosial (social disorder) hingga kekerasan terhadap identitas yang berbeda, terutama minoritas yang rentan. Berikutnya adalah maraknya ekspresi terbuka intoleransi, pelanggaran hak, dan kekerasan atas nama agama.

Lemahnya kepemimpinan nasional di bidang pemajuan toleransi dan kebebasan beragama/berkeyakinan dipertegas dengan buruknya kinerja kementerian yang secara langsung terkait dengan isu ini, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama. Kedua kementerian tersebut sejauh ini belum menunjukkan terobosan apapun, selain kehebohan wacana tidak lama setelah pelantikan kabinet.

Halili menambahkan, terdapat persoalan struktural yang mesti diatasi oleh pemerintah. Hal itu secara langsung berada dalam kewenangan dan kendali presiden sebagai kepala negara, yaitu persoalan kebijakan, persoalan kapasitas aparatur pemerintah, dan persoalan penegakan hukum.

“Sebagai kepala negara dan pemerintahan, Presiden Jokowi memiliki segala kewenangan politik dan hukum yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan terukur dalam kerangka demokrasi untuk mengatasi persoalan akut intoleransi di Indonesia,” tandasnya.

Melihat kondisi tersebut, Setara Institute mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bekerja keras, bahu membahu, berkolaborasi, dan bergotong royong memperkuat literasi keagamaan masyarakat. Selain itu, memperbanyak ruang-ruang perjumpaan lintas agama, menghadirkan narasi-narasi keagamaan yang sejuk dan moderat, serta melakukan program konkrit untuk membangun ketahanan sosial lintas identitas.