Kemendagri Berharap KPU-Dukcapil Bisa Sandingkan Data Sebelum Pilkada
Minggu, 15 November 2020 - 16:26 WIB
loading...
Kemendagri berharap bisa menyandingkan data penduduk yang dimilikinya dengan data KPU untuk DPT Pilkada 2020. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah masih menunggu respons KPU untuk penyandingan data kependudukan dengan daftar pemilih tetap (DPT). Dia mengaku sudah mengirimkan surat resmi untuk permintaan data DPT.
“Kalau koordinasi melalui Whatsapp sudah tapi belum diberi datanya. Surat resmi juga sudah kami kirim sudah kami kirimkan sejak akhir Oktober. Mungkin komisioner sibuk ya karena belum diberi datanya sampai sekarang,” katanya saat dihubungi, Minggu (15/11/2020).
(Baca: 2,7 Juta Warga yang Masuk DPT Belum Rekam e-KTP, Kemendagri: Bisa Berkurang Lagi)
Seperti diketahui pada 27 Oktober 2020 KPU menyebut DPT yang belum merekam e-KTP mencapai 20,7 juta orang. Kemudian data tersebut berubah kembali pada tanggal 2 November 2020 menjadi 2,7 juta.
“Angkanya sudah tapi kan angka itu kan tidak bisa diverifikasi. Kan yang bisa diverifikasi itu kan datanya. Jadi misalnya Kabupaten Klaten kurang berapa. Kalau cuma angka kan engga bisa dicocokkan dengan di database siapa sih yang belum merekam, di desa mana. Nah kalau itu ada bisa kami lacak ke daerah,” ungkapnya.
“Kalau koordinasi melalui Whatsapp sudah tapi belum diberi datanya. Surat resmi juga sudah kami kirim sudah kami kirimkan sejak akhir Oktober. Mungkin komisioner sibuk ya karena belum diberi datanya sampai sekarang,” katanya saat dihubungi, Minggu (15/11/2020).
(Baca: 2,7 Juta Warga yang Masuk DPT Belum Rekam e-KTP, Kemendagri: Bisa Berkurang Lagi)
Seperti diketahui pada 27 Oktober 2020 KPU menyebut DPT yang belum merekam e-KTP mencapai 20,7 juta orang. Kemudian data tersebut berubah kembali pada tanggal 2 November 2020 menjadi 2,7 juta.
“Angkanya sudah tapi kan angka itu kan tidak bisa diverifikasi. Kan yang bisa diverifikasi itu kan datanya. Jadi misalnya Kabupaten Klaten kurang berapa. Kalau cuma angka kan engga bisa dicocokkan dengan di database siapa sih yang belum merekam, di desa mana. Nah kalau itu ada bisa kami lacak ke daerah,” ungkapnya.
Lihat Juga :
