Mencari Sosok Ideal Kapolri Pengganti Idham Azis
Sabtu, 14 November 2020 - 10:50 WIB
loading...
A
A
A
Habiburokhman menuturkan, konsep Profesional, Modern dan Terpercaya (Promotor) jangan sekadar menjadi jargon kosong. Kata dia, Promotor itu harus benar-benar diterapkan sampai tingkat bawah. "Hal lain adalah Polri harus hati-hati dan memastikan tegaknya keadilan dalam kasus-kasus yang bernuansa politis. Jangan sampai timbul kesan adanya kriminaslisasi politik," pungkas Habiburokhman .
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Supriansa mengaku tidak ingin berspekulasi tentang nama calon Kapolri pengganti Idham Azis. Hal tersebut, kata dia, adalah hak prerogatif presiden untuk menunjuk kemudian menyerahkan nama ke Komisi III DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test).
"Kita tunggu saja siapa yang ditunjuk bapak Presiden. Soal kemampuan dan kapasitas saya meyakini banyak stok calon Kapolri di kepolisian yang siap menduduki jabatan itu," ujar Supriansa.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Pangeran Khaerul Saleh mengungkapkan sebagaimana disebutkan pada Undang-undang (UU) Kepolisian pasal 11 ayat (1) mengamanatkan Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Sehingga, kata Pangeran, penentuan siapa yang menjadi Kapolri menjadi hak prerogatif presiden.
(Baca juga: Profil Calon Kapolri Komjen Pol Agus Andrianto, Miliki Segudang Pengalaman di Bidang Reserse ).
Pangeran menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2002 Pasal 11 Ayat (6) disebutkan bahwa calon Kapolri adalah perwira tinggi Kepolisian Negara yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan karier. Sehingga, lanjut dia, calon Kapolri harus memiliki pengalaman pada berbagai bidang profesi kepolisian.
"Pangkat yang harus dimiliki adalah jenderal bintang 3 atau bintang 2 yang sebelum pemilihan menjadi promosi bintang 3," kata Pangeran kepada SINDOnews secara terpisah.
Dia pun memberikan beberapa kriteria yang perlu mendapat perhatian antara lain, harus memiliki rekam jejak yang baik serta memiliki kapasitas dan intergritas serta prestasi yang menonjol. "Harus memiliki visi yang jelas dan membawa citra kepolisian yang lebih baik di era demokrasi yang penuh dengan berbagai problem yang sangat kompleks," ujar Pangeran.
Selanjutnya, kata dia, calon Kapolri harus mampu membawa kepolisian sebagai pengayom masyarakat dan pelindung masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek hukum. "Sehingga penindakan hukum haruslah adil dan bertindak humanis dalam menghadapi berbagai persoalan di masyarakat," kata Pangeran.
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Supriansa mengaku tidak ingin berspekulasi tentang nama calon Kapolri pengganti Idham Azis. Hal tersebut, kata dia, adalah hak prerogatif presiden untuk menunjuk kemudian menyerahkan nama ke Komisi III DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test).
"Kita tunggu saja siapa yang ditunjuk bapak Presiden. Soal kemampuan dan kapasitas saya meyakini banyak stok calon Kapolri di kepolisian yang siap menduduki jabatan itu," ujar Supriansa.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Pangeran Khaerul Saleh mengungkapkan sebagaimana disebutkan pada Undang-undang (UU) Kepolisian pasal 11 ayat (1) mengamanatkan Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Sehingga, kata Pangeran, penentuan siapa yang menjadi Kapolri menjadi hak prerogatif presiden.
(Baca juga: Profil Calon Kapolri Komjen Pol Agus Andrianto, Miliki Segudang Pengalaman di Bidang Reserse ).
Pangeran menjelaskan, berdasarkan UU Nomor 2 tahun 2002 Pasal 11 Ayat (6) disebutkan bahwa calon Kapolri adalah perwira tinggi Kepolisian Negara yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan karier. Sehingga, lanjut dia, calon Kapolri harus memiliki pengalaman pada berbagai bidang profesi kepolisian.
"Pangkat yang harus dimiliki adalah jenderal bintang 3 atau bintang 2 yang sebelum pemilihan menjadi promosi bintang 3," kata Pangeran kepada SINDOnews secara terpisah.
Dia pun memberikan beberapa kriteria yang perlu mendapat perhatian antara lain, harus memiliki rekam jejak yang baik serta memiliki kapasitas dan intergritas serta prestasi yang menonjol. "Harus memiliki visi yang jelas dan membawa citra kepolisian yang lebih baik di era demokrasi yang penuh dengan berbagai problem yang sangat kompleks," ujar Pangeran.
Selanjutnya, kata dia, calon Kapolri harus mampu membawa kepolisian sebagai pengayom masyarakat dan pelindung masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek hukum. "Sehingga penindakan hukum haruslah adil dan bertindak humanis dalam menghadapi berbagai persoalan di masyarakat," kata Pangeran.
Lihat Juga :
