Implementasi Roadmap Era Digital Ditregident Korlantas Polri
Jum'at, 13 November 2020 - 19:01 WIB
loading...
Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusuf mengatakan untuk itu pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang harus kita lakukan. Foto/rctiplus
A
A
A
JAKARTA - Di era globalisasi, Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korlantas Polri dituntut peka terhadap permasalahan yang dihadapi publik. Masyarakat kini berharap kecepatan dan ketepatan dalam memperoleh pelayanan.
Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusuf mengatakan untuk itu pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang harus kita lakukan. Tujuannya untuk menimbulkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. (Baca juga: Memuaskan, Inovasi Ditregident Korlantas Polri di Tengah Pandemi)
"Apabila kita sudah bisa bersinergi maka tidak akan ada lagi keluhan dari masyarakat. Harus kita sadari, menjamurnya media sosial merupakan alat kontrol dan pengawasan bagi mereka terhadap kinerja birokrat dari segala aspek," ujarnya kepada wartawan kaitannya dengan implementasi peta jalan atau roadmap Ditregident Korlantas Polri pada era digital 4.0 menuju Indonesia maju, Jumat (13/11/2020).
"Diingatkan, jika masyarakat tidak puas terhadap kinerja kita, maka mereka bisa dengan mudah menyebarkan informasi apa yang dialami dan dirasakan di media sosial. Dampak negatifnya luar biasa," sambungnya.
Menurut Yusuf, inilah yang harus dipahami kita semua pentingnya pelayanan prima. Dalam artian, prosedur pelayanan yang mudah, cepat dan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Semua ini bisa berjalan lancar dibutuhkan kerja sama antar semua stakeholder yang terlibat di dalamnya.
Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyampaikan keluhannya tentang lambatnya pelayanan publik, di dalamnya termasuk pelayanan SIM, STNK, BPKB dan lain-lain. Menjawab keluhan presiden, kata dia, di sinilah perlunya membangun sistem digitalisasi secara terpadu antar direktorat. Sinergitas pelayanan publik melalui komunikasi secara online,akan mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas.
"Proses pelayanan masyarakat bisa berjalan cepat dan efektif apabila kita dengan sungguh-sungguh memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Apalagi sekarang ini hampir semua hal dilakukan secara online. Sistem online juga mampu memberikan pengawasan lebih ketat, mengingat semua informasi masuk terstruktur dan mendetail," jelasnya.
Yusuf menegaskan pembangunan program informasi teknologi (IT) dalam bentuk aplikasi saat ini merupakan langkah tepat dan terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempermudah pelaksanaan tugas-tugas Polantas ke depan. Program yang kita siapkan ini merupakan terobosan kreatif penjabaran kebijakan Kapolri Jenderal Pol Idgam Azis dalam pengelolaan media yang dilaksanakan secara sistemik dengan pendekatan berbasis teknologi serta terbangunnya big data dalam back office.
Sistem jaringan IT yang dibangun dan dioperasionalkan merupakan sistem back office, aplication dan net work untuk mendukung program inisiatif anti korupsi, reformasi birokrasi dan mewujudkan pelayanan prima, cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses.
Dikatakan dia, inovasi pelayanan publik harus terus dilakukan agar supaya kita mampu beradaptasi dengan hambatan, tantangan dan gangguan yang kita hadapi. Hal ini perlu mengingat saat ini guncangan dampak pandemi COVID-19 sangat kita rasakan.
"Untuk itu, kita dituntut untuk lebih jeli mengamati permasalahan dalam pelayanan publik, sehingga inovasi yang dilahirkan benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Inovasi juga tidak boleh monoton karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda antara satu sama lain. Saat ini kita perlu membuat terobosan atau inovasi yang benar-benar diperlukan dan menjangkau segmen masyarakat yang berbeda," paparnya.
Menurutnya, sekarang ini kita memiliki 514 Mapolres di seluruh Indonesia yang mempunyai karakteristik berbeda-beda, pendekatannya berbeda. Di sinilah diperlukan keberagaman inovasi pelayanan publik dengan harapan adanya layanan prima, lengkap mencakup semua kebutuhan yang ada di daerah. (Baca juga: Cara Beda Dilakukan Polwan Korlantas dalam Operasi Zebra 2020, Apa Itu?)
Harus kita sadari, akses pelayanan publik dihadapkan pada tantangan tetap terjaganya kualitas layanan yang prima. Dan di tengah pandemi ini tetap harus memperhatikan aspek keselamatan penyedia dan pengguna layanan melalui penerapan jaga jarak dan pembatasan sosial dalam berkegiatan. Hal ini untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19.
"Kita harus optimis pelayanan prima kepolisian bidang regident di era digital 4.0 menuju Indonesia baru akan benar-benar terwujud," pungkas Yusuf.
Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusuf mengatakan untuk itu pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang harus kita lakukan. Tujuannya untuk menimbulkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat. (Baca juga: Memuaskan, Inovasi Ditregident Korlantas Polri di Tengah Pandemi)
"Apabila kita sudah bisa bersinergi maka tidak akan ada lagi keluhan dari masyarakat. Harus kita sadari, menjamurnya media sosial merupakan alat kontrol dan pengawasan bagi mereka terhadap kinerja birokrat dari segala aspek," ujarnya kepada wartawan kaitannya dengan implementasi peta jalan atau roadmap Ditregident Korlantas Polri pada era digital 4.0 menuju Indonesia maju, Jumat (13/11/2020).
"Diingatkan, jika masyarakat tidak puas terhadap kinerja kita, maka mereka bisa dengan mudah menyebarkan informasi apa yang dialami dan dirasakan di media sosial. Dampak negatifnya luar biasa," sambungnya.
Menurut Yusuf, inilah yang harus dipahami kita semua pentingnya pelayanan prima. Dalam artian, prosedur pelayanan yang mudah, cepat dan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Semua ini bisa berjalan lancar dibutuhkan kerja sama antar semua stakeholder yang terlibat di dalamnya.
Apalagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyampaikan keluhannya tentang lambatnya pelayanan publik, di dalamnya termasuk pelayanan SIM, STNK, BPKB dan lain-lain. Menjawab keluhan presiden, kata dia, di sinilah perlunya membangun sistem digitalisasi secara terpadu antar direktorat. Sinergitas pelayanan publik melalui komunikasi secara online,akan mampu mewujudkan efisiensi dan efektivitas.
"Proses pelayanan masyarakat bisa berjalan cepat dan efektif apabila kita dengan sungguh-sungguh memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Apalagi sekarang ini hampir semua hal dilakukan secara online. Sistem online juga mampu memberikan pengawasan lebih ketat, mengingat semua informasi masuk terstruktur dan mendetail," jelasnya.
Yusuf menegaskan pembangunan program informasi teknologi (IT) dalam bentuk aplikasi saat ini merupakan langkah tepat dan terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mempermudah pelaksanaan tugas-tugas Polantas ke depan. Program yang kita siapkan ini merupakan terobosan kreatif penjabaran kebijakan Kapolri Jenderal Pol Idgam Azis dalam pengelolaan media yang dilaksanakan secara sistemik dengan pendekatan berbasis teknologi serta terbangunnya big data dalam back office.
Sistem jaringan IT yang dibangun dan dioperasionalkan merupakan sistem back office, aplication dan net work untuk mendukung program inisiatif anti korupsi, reformasi birokrasi dan mewujudkan pelayanan prima, cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses.
Dikatakan dia, inovasi pelayanan publik harus terus dilakukan agar supaya kita mampu beradaptasi dengan hambatan, tantangan dan gangguan yang kita hadapi. Hal ini perlu mengingat saat ini guncangan dampak pandemi COVID-19 sangat kita rasakan.
"Untuk itu, kita dituntut untuk lebih jeli mengamati permasalahan dalam pelayanan publik, sehingga inovasi yang dilahirkan benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran. Inovasi juga tidak boleh monoton karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda antara satu sama lain. Saat ini kita perlu membuat terobosan atau inovasi yang benar-benar diperlukan dan menjangkau segmen masyarakat yang berbeda," paparnya.
Menurutnya, sekarang ini kita memiliki 514 Mapolres di seluruh Indonesia yang mempunyai karakteristik berbeda-beda, pendekatannya berbeda. Di sinilah diperlukan keberagaman inovasi pelayanan publik dengan harapan adanya layanan prima, lengkap mencakup semua kebutuhan yang ada di daerah. (Baca juga: Cara Beda Dilakukan Polwan Korlantas dalam Operasi Zebra 2020, Apa Itu?)
Harus kita sadari, akses pelayanan publik dihadapkan pada tantangan tetap terjaganya kualitas layanan yang prima. Dan di tengah pandemi ini tetap harus memperhatikan aspek keselamatan penyedia dan pengguna layanan melalui penerapan jaga jarak dan pembatasan sosial dalam berkegiatan. Hal ini untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19.
"Kita harus optimis pelayanan prima kepolisian bidang regident di era digital 4.0 menuju Indonesia baru akan benar-benar terwujud," pungkas Yusuf.
(kri)
Lihat Juga :
