Hoaks Marak Akibat Kesenjangan Ekspektasi Publik dan Ketersediaan Informasi

Iqrak menilai asimilasi sebenarnya kebijakan yang normal dilakukan pemerintah. Namun saat kebijakan itu dilakukan saat pandemi, banyak respons di media sosial yang cenderung menganggap kebijakan itu tidak tepat, bodoh, dan makin memperparah. Sementara, pemerintah berpandangan kebijakan itu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 terjadi di lapas. Apalagi, kondisi lapas secara keseluruhan sudah semakin sesak dan melebihi kapasitas (over capacity). “Publik punya ekspektasi, tapi di saat yang sama, informasi yang disediakan tentang kebijakan-kebijakan yang diambil itu tidak tersedia dengan baik. Di situlah menurut saya letak kenapa hoaks itu bisa berkembang. Jadi, gap antara imajinasi dengan informasi absah terlalu lebar,” tandasnya.

Kesenjangan itu kemudian memunculkan imajinasi lain melalui banyak komentar tertentu yang dianggap publik menjadi masuk akal. Padahal, papar Iqrak, berdasarkan data periode sejak Januari 2020 sudah ada sekitar 50.000 narapidana yang layak dan berhak (eligible) untuk mendapatkan asimilasi. Lantaran itu, Iqrak menganggap pemberian kebebasan bagi 38.000 tahanan bukan sebuah kebijakan yang istimewa dan luar biasa. Sebab, program itu setiap tahun diberikan sehingga masyarakat sudah seharusnya tidak heboh dan bisa memahami kebijakan tersebut.