Jokowi Tidak Harus Menemui Habib Rizieq
Jum'at, 13 November 2020 - 13:52 WIB
loading...
Habib Rizieq Shihab menyapa pendukungnya. Foto/SINDOnews/Yorri Farli
A
A
A
JAKARTA - Dorongan agar terjadi rekonsiliasi atau islah antara pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab bergulir. Namun, Jokowi dinilai tidak harus menemui Habib Rizieq .
Pengamat politik Ubedilah Badrun mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak harus menemui Habib Rizieq karena tidak ada yang mewajibkannya.
"Pertemuan dengan Habib Rizieq sudah didahului Anies Baswedan. Jika Jokowi melakukan itu, berarti mengikuti cara Anies. Sesuatu yang terlambat," kata Ubedilah, Jumat (13/11/2020).
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyatakan, usulan adanya rekonsiliasi nasional yang disampaikan sejumlah pihak setelah kembalinya Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia nampaknya tidak akan terjadi.
(Baca juga: Dua Tentara Dihukum Terkait Habib Rizieq, Fadli Zon Akan Tanya Panglima ).
Apalagi, muncul statement dari pemerintah yang menganggap tak perlu ada rekonsiliasi, sementara pihak HRS pun mengajukan syarat jika dilakukan rekonsiliasi. Menurut Ray, rekonsiliasi tidak akan terjadi karena pasangan yang bertarung dalam Pilpres 2019 malah sudah berada dalam satu gerbong yang sama, dan ketegangan politik sejatinya juga sudah memudar. "Perbedaan politik beralih ke kesatuan," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Jumat (13/11/2020).
Kemarin, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah tidak mempunyai masalah dengan Habib Rizieq Shihab . Karena itu, tidak perlu ada yang direkonsiliasikan.
"Menurut saya, apa yang direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizieq? Kita tidak ada masalah," ujarnya saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2020).
(Baca juga: Prajurit TNI AU yang Ditahan Karena Sambut Habib Rizieq Akhirnya Dilepas ).
Sebelumnya diberitakan, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab bersedia membuka pintu rekonsiliasi dengan pemerintah. Asalkan, pemerintah menghentikan tindakan semena-mena yang di antaranya mengkriminalisasi ulama, mengkriminalisasi aktivis dan lain sebagainya.
(Baca juga: Moeldoko Nilai Istilah Kriminalisasi Ulama Digunakan untuk Bangun Emosi Publik )
"Tidak ada rekonsiliasi tanpa dialog, dialog itu penting sudah dan enggak boleh penguasa itu tangkap kanan tangkap kiri, kriminalisasi sudah enggak boleh," ujar Habib Rizieq sebagaimana dilihat dalam YouTube Front TV, Kamis 12 November 2020.
Pengamat politik Ubedilah Badrun mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak harus menemui Habib Rizieq karena tidak ada yang mewajibkannya.
"Pertemuan dengan Habib Rizieq sudah didahului Anies Baswedan. Jika Jokowi melakukan itu, berarti mengikuti cara Anies. Sesuatu yang terlambat," kata Ubedilah, Jumat (13/11/2020).
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyatakan, usulan adanya rekonsiliasi nasional yang disampaikan sejumlah pihak setelah kembalinya Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) ke Indonesia nampaknya tidak akan terjadi.
(Baca juga: Dua Tentara Dihukum Terkait Habib Rizieq, Fadli Zon Akan Tanya Panglima ).
Apalagi, muncul statement dari pemerintah yang menganggap tak perlu ada rekonsiliasi, sementara pihak HRS pun mengajukan syarat jika dilakukan rekonsiliasi. Menurut Ray, rekonsiliasi tidak akan terjadi karena pasangan yang bertarung dalam Pilpres 2019 malah sudah berada dalam satu gerbong yang sama, dan ketegangan politik sejatinya juga sudah memudar. "Perbedaan politik beralih ke kesatuan," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Jumat (13/11/2020).
Kemarin, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pemerintah tidak mempunyai masalah dengan Habib Rizieq Shihab . Karena itu, tidak perlu ada yang direkonsiliasikan.
"Menurut saya, apa yang direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizieq? Kita tidak ada masalah," ujarnya saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2020).
(Baca juga: Prajurit TNI AU yang Ditahan Karena Sambut Habib Rizieq Akhirnya Dilepas ).
Sebelumnya diberitakan, Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab bersedia membuka pintu rekonsiliasi dengan pemerintah. Asalkan, pemerintah menghentikan tindakan semena-mena yang di antaranya mengkriminalisasi ulama, mengkriminalisasi aktivis dan lain sebagainya.
(Baca juga: Moeldoko Nilai Istilah Kriminalisasi Ulama Digunakan untuk Bangun Emosi Publik )
"Tidak ada rekonsiliasi tanpa dialog, dialog itu penting sudah dan enggak boleh penguasa itu tangkap kanan tangkap kiri, kriminalisasi sudah enggak boleh," ujar Habib Rizieq sebagaimana dilihat dalam YouTube Front TV, Kamis 12 November 2020.
(zik)
Lihat Juga :
