Ketua Pemuda Muhammadiyah: Silakan Sambut Habib Rizieq Sewajarnya Saja

JAKARTA - Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Razikin menilai kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air tidak perlu disambut secara berlebihan. Razikin mempersilakan acara penyambutan Habib Rizieq sewajarnya saja.

"Intinya, kita ucapkan selamat datang untuk Habib Rizieq , silakan sambut Habib Rizieq sewajarnya saja, tak perlu berlebihan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan, karena kita sedang bersama-sama serta kesadaran bersama agar kita segera lalui ujian kesehatan ini," ujar Razikin kepada SINDOnews, Jumat (6/11/2020).

(Baca juga : Ketokohan Habib Rizieq Masih Ada tapi Terus Meluntur )

Habib Rizieq kabarnya bakal tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa 10 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIB. "Semoga saja benar adanya, dan kita bersyukur Habib Rizieq akan segera kembali di halamannya yang bernama Indonesia setelah tiga tahun merantau, tentu saja sebagai sesama warga kampung Indonesia kita akan mengucapkan selamat datang buat Habib Rizieq," katanya.

( ).

Dia mengatakan, kabar kepulangan Habib Rizieq tentu merupakan kabar gembira bagi pendukungnya. "Dengan harapan hadirnya Habib Rizieq nanti akan menjadi energi baru bagi kekuatan politik kontra pemerintah, hanya dalam konteks itu, mereka mendambakan Habib Rizieq ," katanya.

Sementara, kata dia, pendukung pemerintah memposisikan Habib Rizieq sebagai lawan politik atau politikus. "Bagi kalangan pro pemerintah Habib Rizieq tidak selalu dipandang sebagai ulama, atau seorang kiai yang lazimnya di Indonesia seorang ulama atau kiai mendapat tempat yang terhormat di mata rakyat seluruh rakyat lintas agama maupun lintas partai," ungkapnya.

( ).

Karena itu, lanjut dia, pertentangan antara pihak Habib Rizieq dengan yang kontra Habib Rizieq merupakan pertengkaran politik biasa. "Kemudian menjadi krusial, ketika kontra narasi atau kontra politik terhadap Habib Rizieq dikesankan sebagai serangan terhadap ulama. Simbol-simbol agama dijadikan sebagai justifikasi kepentingan politik dengan harapan membangkitkan emosi umat," ujarnya.

Razikin mengakui Islam mewajibkan umatnya untuk berpolitik. Akan tetapi, kata dia, tafsir soal konsep relasi Islam dengan politik atau konsep Negara di kalangan ulama atau para fuqaha juga ada berbeda.

( ).

"Ada yang memandang antara Islam dengan Negara merupakan satu kesatuan, artinya hukum Islam sekaligus menjadi hukum Negara, ada tafsiran antara Islam dan Negara memiliki relasi substantif, artinya nilai Islam diadopsi dalam hukum-hukum Negara, bahkan ada yang lebih ekstrem, antara Islam dan Negara sesuatu yang terpisah," imbuhnya.

Dia mengatakan, Indonesia sendiri menganut konsep bahwa Islam dengan Negara memiliki relasi substantif dan terkadang juga simbolik. "Hal ini menjadi kekhasan kita, antara Islam dan ke-Indonesiaan saling mengisi dan menguatkan tanpa formalisasi atau simbolisasi Islam," pungkasnya.