Yusril Sarankan Pemerintah Bentuk Tim Penampung Aspirasi UU Ciptaker

Rabu, 04 November 2020 - 10:09 WIB
loading...
Yusril Sarankan Pemerintah...
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menyarankan kepada pemerintah untuk merespons secara bijak terkait dengan UU Ciptaker yang dikeluhkan masyarakat khususnya kalangan buruh itu. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menyarankan kepada pemerintah untuk merespons secara bijak terkait dengan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ( UU Ciptaker ) yang dikeluhkan masyarakat khususnya kalangan buruh itu. UU setebal 1.187 halaman itu sebelumnya telah diteken Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dan masuk dalam Lembaran Negara di Kemenkumham.

Yusril menyarankan untuk dibentuk Tim Penampung Aspirasin mengingat banyaknya komplain terhadap UU Ciptaker tersebut. "Maka ada baiknya jika pemerintah membentuk tim (Penampung Aspirasi) untuk mengkaji dan sekaligus menampung aspirasi masyarakat yang tidak puas atas undang-undang ini," ujar Yusril dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (4/11/2020). (Baca juga: UU Ciptaker Menyulut Kontroversi, Begini Pandangan Yusril Ihza Mahendra)

Menurut dia, langkah ini penting untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah tanggap terhadap aspirasi dan sadar bahwa UU Nomor 12 Tahun 2020 itu perlu disempurnakan. Sebab, terjadinya demo besar-besaran di berbagai kota tidaklah dapat dipandang remeh.

Selain itu, mantan kuasa hukum Presiden Jokowi di Pilpres 2019 itu mengatakan aspirasi para pekerja, akademisi, aktivis sosial dan mahasiswa sangat perlu mendapat tanggapan pemerintah sebagai pelaksanaan demokrasi.

Pemerintah, menurutnya, harus punya keberanian berdialog dengan elemen masyarakat yang tidak puas dengan UU Ciptaker. "Dengan dialog itu, pemerintah akan menyadari bahwa Undang-undang Cipta Kerja ini mengandung banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dan disempurnakan," terangnya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Silmy Karim Ditahan...
Silmy Karim Ditahan KPK, Yusril Ungkap Modus 'Permainan' di Jajaran Imigrasi
Kemenko Kumham Imipas...
Kemenko Kumham Imipas Raih Penghargaan Istimewa Digital Innovation in Public Services di DIA 2026
Yusril Tegaskan Pemerintah...
Yusril Tegaskan Pemerintah Tak Larang Pemutaran Film Pesta Babi
Minta Sidang Andrie...
Minta Sidang Andrie Yunus Berjalan Adil, Yusril: Pemerintah Tak Akan Intervensi
Ini 6 Rekomendasi Komisi...
Ini 6 Rekomendasi Komisi Reformasi Polri yang Diserahkan ke Prabowo, Apa Saja?
Jimly-Mahfud MD Bertemu...
Jimly-Mahfud MD Bertemu Prabowo, Sampaikan Laporan Reformasi Polri Setebal 3.000 Halaman
Nobar Film Pesta Babi...
Nobar Film Pesta Babi di Ciputat, Panitia Terima Pesan Misterius dari Kontak Anonim
Mahasiswa Muhammadiyah...
Mahasiswa Muhammadiyah Gelar Nobar Film Pesta Babi di Ciputat, Begini Situasinya
Buruh Wanti-wanti RUU...
Buruh Wanti-wanti RUU Ketenagakerjaan: Jangan Sampai Terulang Omnibus Law Cipta Kerja
Rekomendasi
Pramono Tegaskan 2.843...
Pramono Tegaskan 2.843 Lowongan Padat Karya Program Jangka Pendek
Cinta Laura Dukung Kegiatan...
Cinta Laura Dukung Kegiatan CFD Jadi Ajang Gen Z dan Gen Alpha Bersosialisasi
Stop Pakai Sarung Tangan...
Stop Pakai Sarung Tangan Plastik Saat Makan, Ini Bahayanya bagi Kesehatan!
Berita Terkini
Nahdlatul Ulama: Pesantren...
Nahdlatul Ulama: Pesantren dan Kedaulatan Masyarakat Sipil
Presiden KSPI: Said...
Presiden KSPI: Said Iqbal Akan Dilantik Jadi Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan
Berkas Sudah P21, Pakar:...
Berkas Sudah P21, Pakar: Tinggal Tunggu Penyidik Serahkan Roy Suryo dkk ke JPU
Cerita Prabowo tentang...
Cerita Prabowo tentang 2 Angka Keberuntungan di Hidupnya: 8 dan 13 Selalu Muncul
Pesantren dan AI, Cucun...
Pesantren dan AI, Cucun Tekankan Pentingnya Etika serta Nilai Keagamaan dalam Teknologi
Partai Perindo Minta...
Partai Perindo Minta Presiden Prabowo Perkuat Demokrasi melalui Revisi UU Pemilu
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved