Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Jokowi Bisa Dorong Macron Minta Maaf ke Umat Islam, Begini Caranya
loading...
Presiden Joko Widodo bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (kiri) dan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat meghadiri KTT-G20 tahun 2018 silam. Foto/Kemensetneg.
A
A
A
JAKARTA - Saat ini Prancis tengah menjadi perhatian dunia, khususnya dunia Islam pasca peristiwa pemenggalan seorang guru dan pernyataan Presiden Prancis Emanuel Macron yang memicu gelombang protes dan kecaman dari masyarakat dan negara muslim di dunia.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana berpendapat Presiden Jokowi perlu melakukan kontak langsung dengan Macron.
“Dalam konteks ini, Presiden Jokowi perlu melakukan kontak langsung melalui telepon agar dapat menghentikan rangkaian kekerasan mengerikan di masa datang demi kemanusiaan,” kata Hikmahanto, Sabtu 31 Oktober 2020.
Menurut dia, kerasnya sikap Macron terkait hak berekspresi yang didukung oleh mayoritas penduduk Prancis dan dipertentangkan dengan kecintaan umat muslim terhadap Nabi Muhammad SAW dapat berujung tragedi kemanusiaan.
Tragedi kemanusian dapat terjadi, kata dia, pemerintah di manapun tidak akan mampu untuk membendung tindakan pribadi yang dilakukan oleh warganya terhadap hal yang berbau Prancis, seperti halnya di Prancis sendiri.
”Presiden Jokowi dalam konteks pertemanan dapat menyarankan agar Presiden Macron menarik pernyataannya dan meminta maaf kepada umat muslim,” paparnya.( )
Menurut dia, Jokowi memiliki keakraban dengan Macron sebagaimana terlihat saat acara KTT G-20 pada 2017 silam. Oleh karena itu, wajar apabila Jokowi menyampaikan saran kepada Macron.
”Ini mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar,” ucapnya.( )
Hikmahanto mengatakan Presiden Jokowi bisa melakukan pendekatan berbeda dengan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Bila Erdogan menggunakan pendekatan keras (hard approach), Jokowi bisa menggunakan pendakatan soft approach.
”Sekali lagi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi demi kemanusiaan, bukan karena mewakili negara muslim. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia telah melakukan kecaman dan protes dengan dipanggilnya Dubes Prancis di Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri,” tuturnya.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana berpendapat Presiden Jokowi perlu melakukan kontak langsung dengan Macron.
“Dalam konteks ini, Presiden Jokowi perlu melakukan kontak langsung melalui telepon agar dapat menghentikan rangkaian kekerasan mengerikan di masa datang demi kemanusiaan,” kata Hikmahanto, Sabtu 31 Oktober 2020.
Menurut dia, kerasnya sikap Macron terkait hak berekspresi yang didukung oleh mayoritas penduduk Prancis dan dipertentangkan dengan kecintaan umat muslim terhadap Nabi Muhammad SAW dapat berujung tragedi kemanusiaan.
Tragedi kemanusian dapat terjadi, kata dia, pemerintah di manapun tidak akan mampu untuk membendung tindakan pribadi yang dilakukan oleh warganya terhadap hal yang berbau Prancis, seperti halnya di Prancis sendiri.
”Presiden Jokowi dalam konteks pertemanan dapat menyarankan agar Presiden Macron menarik pernyataannya dan meminta maaf kepada umat muslim,” paparnya.( )
Menurut dia, Jokowi memiliki keakraban dengan Macron sebagaimana terlihat saat acara KTT G-20 pada 2017 silam. Oleh karena itu, wajar apabila Jokowi menyampaikan saran kepada Macron.
”Ini mengingat Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar,” ucapnya.( )
Hikmahanto mengatakan Presiden Jokowi bisa melakukan pendekatan berbeda dengan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Bila Erdogan menggunakan pendekatan keras (hard approach), Jokowi bisa menggunakan pendakatan soft approach.
”Sekali lagi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi demi kemanusiaan, bukan karena mewakili negara muslim. Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia telah melakukan kecaman dan protes dengan dipanggilnya Dubes Prancis di Indonesia oleh Kementerian Luar Negeri,” tuturnya.
(dam)
Explore More