KH Miftahudin: Tidak Benar Kartu Prakerja Hanya Dinikmati Platform Digital
Jum'at, 08 Mei 2020 - 16:01 WIB
loading...
Koordinator Perhimpunan Pengasuh SMK Ponpes, KH Miftahudin mengklaim SMK berbasis ponpes telah menjadi mitra dalam pelaksanaan program pelatihan Kartu Prakerja. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Perhimpunan Pengasuh SMK Ponpes, KH Miftahudin mengklaim SMK berbasis pondok pesantren (ponpes) telah menjadi mitra dalam pelaksanaan program pelatihanKartu Prakerja.
Menurutnya mitra Kartu Prakerja tidak hanya pemilik platform digital raksasa saja. Namun, SMK berbasis ponpes juga bisa menyediakan konten pelatihan. Seperti yang dilakukan SMK berbasis ponpes di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Barat berkolaborasi dengan platform digital Sekolahmu.
“Tidak benar kalau pelatihan Kartu Prakerja hanya dinikmati platform digital besar. Sebagian besar justru dinikmati sama pembuat modul, konten dan lembaga pelatihan termasuk SMK berbasis Ponpes,” ujar KH Miftahudin yang juga pengasuh SMK Balekambang Jepara saat dihubungi melalui layanan singkat, Jumat (08/05).
Menurut KH Miftahudin, SMK Ponpes lebih memilih kerja sama dan kolaborasi dengan platform Sekolahmu karena persyaratan lebih simpel, bersedia mendampingi sekolah tidak hanya membuat modul dan konten bagi guru. Tetapi juga link dengan dunia usaha dan industri.
“Kami berkepentingan dengan Kartu Prakerja. Pasalnya, salah satu parameter keberhasilan sekolah vokasi kayak kami adalah, menyalurkan para alumni ke dunia kerja dan dunia usaha,” jelasnya.
KH Miftahudin menegaskan, melalui Kartu Prakerja, pemerintah memberikan skill up bagi alumni yang menjadi peserta dan pihak Sekolahmu membantu mencarikan link dengan dunia usaha dan dunia industri.
“Jadi tidak ada monopoli dari digital platform. Sebab, semangatnya kolaborasi dan saling mengisi baik pelatihan secara online seperti saat ini, atau offline pada nantinya, pasca COVID-19,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar Nusron Wahid menyatakan bentuk kolaborasi ini merupakan energi positif di tengah berita miring tentang pelaksanaan Kartu Prakerja.
"Siapa bilang Kartu Prakerja hanya dinikmati segelintir platform digital? Buktinya SMK Ponpes sekolah kejuruan dan vokasi. Kuncinya harus punya produk. Justru pengelola SMK merasa terbantu, karena ada yang membantu kurasi sehingga lebih mendekati ke dunia industri secara lebih nyata,” jelas Nusron yang juga salah satu pengelola SMK Ponpes.
Dikatakan Nusron, program Kartu Prakerja ini merupakan program Presiden Jokowi yang dapat mengisi ruang kosong di tengah-tengah pendemi COVID-19. “Peserta dapat insentif uang untuk mengurangi beban hidup dan dapat skill untuk persiapan kerja atau usaha. Di tengah susah ini kita tidak boleh berhenti melatih SDM kita agar lebih produktif dan kompetitif," katanya.
Nusron menambahkan apabila ada pihak yang masih nyinyir dengan program ini karena belum paham dan mempunyai tendensi negatif terhadap niat baik pemerintah. “Kalau dituduh koruptif lewat platform digital dimana korupsinya? Wong platform digital itu hanya tampilan dari lembaga pelatihan dan sekolah vokasi yang menyediakan modul dan sarana pelatihan. Jadi biaya pelatihan itu jatuh ke lembaga pelatihan. Kalau platform itu hanya biaya tampilan yang sifatnya bussiness to bussines," tegasnya.
Menurutnya mitra Kartu Prakerja tidak hanya pemilik platform digital raksasa saja. Namun, SMK berbasis ponpes juga bisa menyediakan konten pelatihan. Seperti yang dilakukan SMK berbasis ponpes di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Barat berkolaborasi dengan platform digital Sekolahmu.
“Tidak benar kalau pelatihan Kartu Prakerja hanya dinikmati platform digital besar. Sebagian besar justru dinikmati sama pembuat modul, konten dan lembaga pelatihan termasuk SMK berbasis Ponpes,” ujar KH Miftahudin yang juga pengasuh SMK Balekambang Jepara saat dihubungi melalui layanan singkat, Jumat (08/05).
Menurut KH Miftahudin, SMK Ponpes lebih memilih kerja sama dan kolaborasi dengan platform Sekolahmu karena persyaratan lebih simpel, bersedia mendampingi sekolah tidak hanya membuat modul dan konten bagi guru. Tetapi juga link dengan dunia usaha dan industri.
“Kami berkepentingan dengan Kartu Prakerja. Pasalnya, salah satu parameter keberhasilan sekolah vokasi kayak kami adalah, menyalurkan para alumni ke dunia kerja dan dunia usaha,” jelasnya.
KH Miftahudin menegaskan, melalui Kartu Prakerja, pemerintah memberikan skill up bagi alumni yang menjadi peserta dan pihak Sekolahmu membantu mencarikan link dengan dunia usaha dan dunia industri.
“Jadi tidak ada monopoli dari digital platform. Sebab, semangatnya kolaborasi dan saling mengisi baik pelatihan secara online seperti saat ini, atau offline pada nantinya, pasca COVID-19,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Fraksi Golkar Nusron Wahid menyatakan bentuk kolaborasi ini merupakan energi positif di tengah berita miring tentang pelaksanaan Kartu Prakerja.
"Siapa bilang Kartu Prakerja hanya dinikmati segelintir platform digital? Buktinya SMK Ponpes sekolah kejuruan dan vokasi. Kuncinya harus punya produk. Justru pengelola SMK merasa terbantu, karena ada yang membantu kurasi sehingga lebih mendekati ke dunia industri secara lebih nyata,” jelas Nusron yang juga salah satu pengelola SMK Ponpes.
Dikatakan Nusron, program Kartu Prakerja ini merupakan program Presiden Jokowi yang dapat mengisi ruang kosong di tengah-tengah pendemi COVID-19. “Peserta dapat insentif uang untuk mengurangi beban hidup dan dapat skill untuk persiapan kerja atau usaha. Di tengah susah ini kita tidak boleh berhenti melatih SDM kita agar lebih produktif dan kompetitif," katanya.
Nusron menambahkan apabila ada pihak yang masih nyinyir dengan program ini karena belum paham dan mempunyai tendensi negatif terhadap niat baik pemerintah. “Kalau dituduh koruptif lewat platform digital dimana korupsinya? Wong platform digital itu hanya tampilan dari lembaga pelatihan dan sekolah vokasi yang menyediakan modul dan sarana pelatihan. Jadi biaya pelatihan itu jatuh ke lembaga pelatihan. Kalau platform itu hanya biaya tampilan yang sifatnya bussiness to bussines," tegasnya.
(kri)
Lihat Juga :
