Tiga Faktor Penentu Partisipasi Pemilih Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19
Sabtu, 31 Oktober 2020 - 08:02 WIB
loading...
Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi. Ilustrasi/SINDO
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Perludem Nurul Amalia Salabi menganggap, adanya warga yang belum memiliki data kependudukan menjadi faktor yang ikut mempengaruhi partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2020 . Hal ini dikatakan Nurul merespons pernyataan KPU yang menyebut banyak warga yang belum memiliki data kependudukan.
Menurut Nurul, kondisi ini akan ikut mempengaruhi partisipasi sangat mungkin terjadi. "Pemilih belum terekam data kependudukan dan dia sedang menjalani karantina atau isolasi, atau takut datang ke tempat publik untuk mengurus masalah kependudukan," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (31/10/2020).
Nurul mengatakan, partisipasi pemilih berpotensi menurun bukan karena banyaknya warga yang tak memiliki data kependudukan. Sebab, selain DPT sudah ditetapkan besarannya, faktor Covid-19 juga turut mempengaruhi.
Ia pun melihat partisipasi pemilih di masa Covid-19 akan ditentukan oleh tiga hal. Pertama, konteks politik. Maksudnya, apakah kandidat yang maju mendorong dia untuk memilih atau apakah ada permasalahan di daerahnya yang mendorong dia dengan kuat untuk memilih dan sebagainya.
(Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Menkominfo: Bersihkan Ruang Digital dari Disinformasi dan Hoaks ).
Kedua, lanjutnya, berhasil atau tidaknya penyelenggara pemilu meyakinkan pemilih bahwa aman untuk mereka datang ke TPS. Ketiga, mengenai informasi. Apakah informasi mengenai bagaimana cara memilih, syarat untuk bisa menggunakan hak pilih, bahkan kapan hari H pemungutan suara dan di mana TPS dia terdaftar sudah berjalan secara maksimal. "Kalau tidak tahu informasi ini, pemilih tentu tidak memilih," kata Nurul.
Di sisi lain, kata Nurul, angka golput juga menjadi ancaman pilkada. Ia melihat kecenderungan golput berbeda-beda. Ada yang apatis, tidak mau tahu dan tidak peduli, ada yang politis, karena dia menilai kandidatnya tak ada yang bagus dan tak ada sesuai dengan keinginan warga, dan mungkin dia kecewa dengan sistem pemilu, maka dia tidak mau memilih.
(Baca juga: Pilkada Serentak 2020, KPU Harus Pastikan Semua Orang yang Punya Hak Pilih Masuk DPT ).
"Lalu, ada juga tidak memilih karena masalah administrasi (tak memiliki data kependudukan) dia mau memilih tetapi tidak bisa karena tidak terekam di dalam data kependudukan, tidak punya e-KTP, atau dia mesti bertugas di daerah lain," pungkas dia.
Menurut Nurul, kondisi ini akan ikut mempengaruhi partisipasi sangat mungkin terjadi. "Pemilih belum terekam data kependudukan dan dia sedang menjalani karantina atau isolasi, atau takut datang ke tempat publik untuk mengurus masalah kependudukan," ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (31/10/2020).
Nurul mengatakan, partisipasi pemilih berpotensi menurun bukan karena banyaknya warga yang tak memiliki data kependudukan. Sebab, selain DPT sudah ditetapkan besarannya, faktor Covid-19 juga turut mempengaruhi.
Ia pun melihat partisipasi pemilih di masa Covid-19 akan ditentukan oleh tiga hal. Pertama, konteks politik. Maksudnya, apakah kandidat yang maju mendorong dia untuk memilih atau apakah ada permasalahan di daerahnya yang mendorong dia dengan kuat untuk memilih dan sebagainya.
(Baca juga: Jelang Pilkada 2020, Menkominfo: Bersihkan Ruang Digital dari Disinformasi dan Hoaks ).
Kedua, lanjutnya, berhasil atau tidaknya penyelenggara pemilu meyakinkan pemilih bahwa aman untuk mereka datang ke TPS. Ketiga, mengenai informasi. Apakah informasi mengenai bagaimana cara memilih, syarat untuk bisa menggunakan hak pilih, bahkan kapan hari H pemungutan suara dan di mana TPS dia terdaftar sudah berjalan secara maksimal. "Kalau tidak tahu informasi ini, pemilih tentu tidak memilih," kata Nurul.
Di sisi lain, kata Nurul, angka golput juga menjadi ancaman pilkada. Ia melihat kecenderungan golput berbeda-beda. Ada yang apatis, tidak mau tahu dan tidak peduli, ada yang politis, karena dia menilai kandidatnya tak ada yang bagus dan tak ada sesuai dengan keinginan warga, dan mungkin dia kecewa dengan sistem pemilu, maka dia tidak mau memilih.
(Baca juga: Pilkada Serentak 2020, KPU Harus Pastikan Semua Orang yang Punya Hak Pilih Masuk DPT ).
"Lalu, ada juga tidak memilih karena masalah administrasi (tak memiliki data kependudukan) dia mau memilih tetapi tidak bisa karena tidak terekam di dalam data kependudukan, tidak punya e-KTP, atau dia mesti bertugas di daerah lain," pungkas dia.
(zik)
Lihat Juga :
