Kunjungan Mike Pompeo, Pengamat: Siapa Pun Ingin Indonesia dalam Bloknya
Jum'at, 30 Oktober 2020 - 14:05 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Mike Pompeo di Jakarta, Kamis (29/10/2020). FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Indonesia kedatangan tamu tak biasa pekan ini, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo. Indonesia selalu menarik untuk didekati oleh kekuatan politik global.
Tensi geopolitik di Asia Pasifik membuat negara-negara yang memiliki kepentingan berlomba-lomba mendekati Indonesia dengan menawarkan sejumlah kerja sama, mulai dari ekonomi hingga militer. Kedatangan Pompeo di tengah hubungan panas negaranya dengan China terkait banyak hal, mulai dari perang dagang hingga Laut China Selatan.
Pengamat politik, Idil Akbar mengatakan, banyak negara yang memiliki kepentingan di Indonesia, mulai dari sumber daya alam (SDA) luas wilayah yang luas, hingga jumlah penduduk yang banyak. Selain itu, posisi geografis Indonesia pun sangat strategis berada di antara benua selatan dan utara. (Baca juga: Jokowi Ingin Amerika Jadi Sahabat Indonesia )
"Tentu bagi siapa pun, Amerika Serikat, China, dan Eropa, akan terus berupaya agar Indonesia berada dalam blok mereka. Itu kaitannya dengan kepentingan luar negeri (mereka)," katanya saat dihubungi SINDOnews, Kamis malam (29/10/2020).
Pompeo dalam konferensi pers dengan Menlu Indonesia Retno Marsudi menyatakan akan mendatangkan investasi yang lebih banyak lagi ke Indonesia. Mantan Direktur Central Intelligence Agency (CIA) juga menyinggung soal pemberantasan korupsi.
Dosen Universitas Padjadjaran (Unpad) itu menilai pernyataan itu ada kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang baru disahkan. Meski di dalam negeri, UU itu banyak menuai protes tapi pemerintah menggaungkan UU Sapu Jagat itu mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi. (Baca juga: Lawatan Mike Pompeo Tindaklanjuti Kunjungan Prabowo ke AS )
Idil menerangkan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, pasti menaruh perhatian terhadap UU Ciptaker. Tentu saja, mereka ingin ikut membenamkan fulusnya di Tanah Air.
"Dengan omnibus law Indonesia (dianggap) cukup serius membuka ruang investasi sekaligus memberantas korupsi. Ini posisi awal yang belum bisa membuktikan omnibus law tepat atau tidak," katanya.
Tensi geopolitik di Asia Pasifik membuat negara-negara yang memiliki kepentingan berlomba-lomba mendekati Indonesia dengan menawarkan sejumlah kerja sama, mulai dari ekonomi hingga militer. Kedatangan Pompeo di tengah hubungan panas negaranya dengan China terkait banyak hal, mulai dari perang dagang hingga Laut China Selatan.
Pengamat politik, Idil Akbar mengatakan, banyak negara yang memiliki kepentingan di Indonesia, mulai dari sumber daya alam (SDA) luas wilayah yang luas, hingga jumlah penduduk yang banyak. Selain itu, posisi geografis Indonesia pun sangat strategis berada di antara benua selatan dan utara. (Baca juga: Jokowi Ingin Amerika Jadi Sahabat Indonesia )
"Tentu bagi siapa pun, Amerika Serikat, China, dan Eropa, akan terus berupaya agar Indonesia berada dalam blok mereka. Itu kaitannya dengan kepentingan luar negeri (mereka)," katanya saat dihubungi SINDOnews, Kamis malam (29/10/2020).
Pompeo dalam konferensi pers dengan Menlu Indonesia Retno Marsudi menyatakan akan mendatangkan investasi yang lebih banyak lagi ke Indonesia. Mantan Direktur Central Intelligence Agency (CIA) juga menyinggung soal pemberantasan korupsi.
Dosen Universitas Padjadjaran (Unpad) itu menilai pernyataan itu ada kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang baru disahkan. Meski di dalam negeri, UU itu banyak menuai protes tapi pemerintah menggaungkan UU Sapu Jagat itu mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi. (Baca juga: Lawatan Mike Pompeo Tindaklanjuti Kunjungan Prabowo ke AS )
Idil menerangkan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat, pasti menaruh perhatian terhadap UU Ciptaker. Tentu saja, mereka ingin ikut membenamkan fulusnya di Tanah Air.
"Dengan omnibus law Indonesia (dianggap) cukup serius membuka ruang investasi sekaligus memberantas korupsi. Ini posisi awal yang belum bisa membuktikan omnibus law tepat atau tidak," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
