PSI Minta Pemerintah Pasti Hati-hati Distribusikan Vaksin COVID-19

Rabu, 28 Oktober 2020 - 15:02 WIB
loading...
PSI Minta Pemerintah...
Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dokter Christian Widodo yakin pemerintah akan berhati-hati saat kelak memutuskan vaksin COVID-19 digunakan di Indonesia. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia ( PSI ), dokter Christian Widodo yakin pemerintah akan berhati-hati saat kelak memutuskan vaksin COVID-19 digunakan di Indonesia. Jika resmi didistribusikan ke masyarakat, berarti vaksin tersebut sudah melalui serangkaian uji klinis yang ketat.

“Berbagai tahapan sudah dilewati, mulai dari tahap eksplorasi, tahap praklinis, uji klinis, persetujuan badan pengatur (lisensi), manufaktur (produksi) dan kontrol kualitas. Pemerintah pasti telah mencermati hal-hal tersebut,” ujar Anggota DPRD Provinsi NTT itu dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2020). (Baca juga: Pemerintah Siapkan Aturan Penyebaran Vaksin Agar Tepat Sasaran)

Christian melanjutkan semua fase ini tentu juga sudah melewati tahapan di laboratorium, hewan dan sampai pada manusia di tahap uji klinis. Terhadap reaksi simpang (atau bahasa awam efek samping) yang langsung diakibatkan oleh komponen-komponen dalam vaksin sudah dilakukan telaah secara tuntas pada fase uji klinis atau biasa disebut pra-lisensi yaitu fase sebelum mendapat persetujuan badan pengatur (fase Lisensi).

Lebih jauh, dia menerangkan tahapan paling krusial dari sebuah proses pembuatan vaksin ada pada tahap uji klinis atau pra-lisensi. Menurutnya, tahapan itu menguji efek samping vaksin terhadap kesehatan penerima. Jika lolos, baru mendapat persetujuan untuk diproduksi massal dan diedarkan.

“Fase uji klinis (pra-lisensi) ini terdiri dari 3 fase yang saya rangkum secara sederhana, yaitu pada fase 1 sekelompok kecil orang akan menerima vaksin, biasanya berkisar 20-100 sukarelawan sehat. Vaksin yang lolos fase ini bisa dibilang aman, namun harus diteliti lebih lanjut,” imbuhnya.

Christian menuturkan pada fase 2, studi klinis diperluas, vaksin diberikan pada orang dengan karakteristik tertentu dengan mempertimbangkan rentang usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan untuk memantau keamanan vaksin, potensi munculnya reaksi simpang, respons imun tiap orang (imunogenisitas), dosis optimal dan jadwal pemberian vaksin. Jumlah orang yang berpartisipasi biasanya ratusan.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Eks Waketum Projo Sebut...
Eks Waketum Projo Sebut Jokowi dan PSI Akan Babak Belur usai Serang JK Pakai Isu SARA
Grace Natalie Instruksikan...
Grace Natalie Instruksikan Ahmad Ali Tidak Kaitkan dengan PSI
Grace Natalie Sebut...
Grace Natalie Sebut Pernyataan Ahmad Ali Atas Instruksinya Langsung
Grace Natalie Ngaku...
Grace Natalie Ngaku Tak Punya Masalah dengan JK: Saya Terbuka Kalau Mau Diskusi
Dari Dosen UI ke Pusaran...
Dari Dosen UI ke Pusaran Polemik: Jejak Panjang Ade Armando hingga Mundur dari PSI
Ade Armando Mundur dari...
Ade Armando Mundur dari PSI setelah Dilaporkan ke Polisi terkait Video JK
Rayakan Iduladha, DPW...
Rayakan Iduladha, DPW PSI Banten Bagikan Hewan Kurban di 8 Kabupaten-Kota se-Banten
Ketua Dewan Pembina...
Ketua Dewan Pembina PSI Banten Minta Seluruh Kader Berkegiatan Bersama Masyarakat
Bro Ron Rangkul Pemukulnya:...
Bro Ron Rangkul Pemukulnya: Ada Miskomunikasi
Rekomendasi
Hasil Australia Open...
Hasil Australia Open 2026: Alwi Farhan ke 16 Besar, Anthony Ginting Tersingkir
Permintaan Minyak Dunia...
Permintaan Minyak Dunia Diramal Turun 1,1 Juta Barel per Hari di 2026
DPRD Kota Tangerang...
DPRD Kota Tangerang Matangkan Raperda Penyelenggaraan Transportasi
Berita Terkini
Ketum All Cipayung Nusantara...
Ketum All Cipayung Nusantara Berharap Sidang Kasus Ijazah Jokowi Digelar Terbuka
Tersangka Kasus Ijazah...
Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Desak Polisi Buat Kepastian Hukum
Pengacara Roy Suryo:...
Pengacara Roy Suryo: Polisi dan Jaksa Ragu-ragu di Kasus Ijazah Jokowi
Kecam Ketimpangan Layanan...
Kecam Ketimpangan Layanan Dialisis, KPCDI Desak Pemerintah Benahi Sistem
Pengacara Jokowi: Ada...
Pengacara Jokowi: Ada Dugaan Manipulasi Bukti Elektronik dalam Kasus Ijazah Jokowi
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved