Pandemi Masih Berlangsung, Program BST Diperpanjang hingga 2021
Selasa, 27 Oktober 2020 - 02:08 WIB
loading...
Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini, mendorong pemerintah untuk melanjutkan program Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi warga terdampak Covid-19 hingga tahun 2021 mendatang.
Hal itu diungkap Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kementerian Sosial (Kemensos), Asep Sasa Purnama saat acara Dialog Inspirasi bertema “Bantuan Sosial Tunai Dukung Masyarakat Saat Pandemi” yang disiarkan dari Media Center Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Senin (26/10/2020).
“Karena perkembangan Covid ini masih dinamis, maka berdasarkan keputusan Presiden, program BST dilanjutkan hingga bulan Juni 2021,” ungkap Asep. (Baca juga: Presiden Jokowi: Vaksinasi COVID-19 Dilakukan Secara Bertahap )
Seperti diketahui, besaran BST tahap 1 pada April-Juni 2020 adalah Rp600 ribu per keluarga. Kemudian menjadi Rp300 ribu per keluarga di tahap 2, yakni Juli-Desember 2020. Dan untuk tahap 3 pada Januari-Juni 2021, Asep menyebut, besarannya menjadi Rp200 ribu saja per keluarga. Namun, jumlah penerimanya ditingkatkan dari 9 juta keluarga di tahap 1 dan 2 menjadi 10 juta penerima di tahap 3 mendatang.
BST sendiri merupakan upaya Pemerintah Indonesia melalui Kemensos untuk mengurangi beban sosial dan ekonomi masyarakat di tengah pandemi virus corona (covid-19). Kebijakan bantuan tunai ini dilakukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat yang tidak mampu saat pandemi. Dalam penyalurannya, pemerintah menggandeng PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur. (Baca juga: Tambah 3.222, Berikut Sebaran Penambahan Kasus COVID-19 di 34 Provinsi )
Asep merinci, untuk tahap 1 dan 2, BST disalurkan kepada 9 juta keluarga penerima di 33 provinsi (tidak termasuk DKI Jakarta). Kemudian untuk tahap 3 mendatang, jumlah penerima menjadi 10 juta keluarga di 34 provinsi (termasuk DKI Jakarta).
Adapun syarat penerima, masih sama. Yakni masyarakat miskin atau rentan yang terdampak Covid-19 dan sedang tidak menerima program bantuan pemerintah lainnya, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Saat ini Kemensos masih terus melakukan pembaharuan data penerima yang diberikan masing-masing pemerintah daerah.
Dirjen PFM Kemensos, Asep Sasa Purnama mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja PT Pos Indonesia dalam proses penyaluran BST. Ia menilai, PT Pos memiliki sistem yang sangat solutif dalam menyalurkan BST. Tak hanya itu, data penyaluran yang diberikan PT Pos juga sangat jelas dan transparan.
“Kami sangat mengapresiasi PT Pos yang tidak hanya menyalurkan dana BST di Kantor Pos, tetapi juga mengantar langsung ke penerima. Data yang diberikan ke kami juga sangat jelas penerimanya, bahkan dokumentasi dan foto penerima juga sangat lengkap luar biasa. Penyajian laporannya detail. Jadi bisa kelihatan provinsi mana yang terkendala. Kami merasa nyaman karena kami terbantu. Efektifitas tercapai,” ujar Asep.
Direktur Utama PT. Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, pihaknya terus melakukan penyempurnaan dalam proses penyaluran BST. Pihaknya mengerahkan semua potensi dan SDM yang ada di PT Pos dalam program ini.
“Kami mengerahkan 16 ribu pekerja PT Pos di seluruh cabang untuk menyalurkan BST. Mereka dibagi waktu, dan menjalankan tugas penyaluran BST secara optimal di sela-sela pekerjaan melayani pengiriman dan kurir barang,” tutur Faizal.
Dia mengaku, sejauh ini untuk wilayah Jawa tak menemui kendala berarti. Hanya saja untuk daerah 3T (tertinggal, terpencil, terbelakang) sering menemui kendala teknis seperti jalur yang sulit dan cuaca tak menentu. Untuk daerah 3T ini, PT Pos menggunakan sistem antar langsung ke penerima melalui koordinasi dengan muspida setempat.
Hingga saat ini, PT Pos telah berhasil menyalurkan BST hampir 97 persen. Adapun yang belum tersalurkan itu biasanya terkendala data. Misalnya ada data penerima yang sudah meninggal atau pindah daerah. Sehingga datanya dikembalikan ke Kemensos untuk divalidasi kembali.
Faizal menyebut, pihaknya memiliki aplikasi Pos Giro Mobile untuk mempermudah proses penyaluran BST. Dengan aplikasi ini, BST tidak akan salah sasaran. Data penerima akan sinkron dengan orang yang mengambil BST. Sebab saat mengambil BST, penerima langsung diverifikasi data dan difoto sambil memegang KTP dan uang BST-nya. Hingga bisa dipastikan tidak ada penerima ganda.
“Kami akan terus melakukan upaya optimal dan mengevaluasi penyaluan BST. Sehingga program ini bisa berjalan maksimal hingga tahap ke-3 mendatang,” pungkas Faizal.
Hal itu diungkap Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin (Dirjen PFM) Kementerian Sosial (Kemensos), Asep Sasa Purnama saat acara Dialog Inspirasi bertema “Bantuan Sosial Tunai Dukung Masyarakat Saat Pandemi” yang disiarkan dari Media Center Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Senin (26/10/2020).
“Karena perkembangan Covid ini masih dinamis, maka berdasarkan keputusan Presiden, program BST dilanjutkan hingga bulan Juni 2021,” ungkap Asep. (Baca juga: Presiden Jokowi: Vaksinasi COVID-19 Dilakukan Secara Bertahap )
Seperti diketahui, besaran BST tahap 1 pada April-Juni 2020 adalah Rp600 ribu per keluarga. Kemudian menjadi Rp300 ribu per keluarga di tahap 2, yakni Juli-Desember 2020. Dan untuk tahap 3 pada Januari-Juni 2021, Asep menyebut, besarannya menjadi Rp200 ribu saja per keluarga. Namun, jumlah penerimanya ditingkatkan dari 9 juta keluarga di tahap 1 dan 2 menjadi 10 juta penerima di tahap 3 mendatang.
BST sendiri merupakan upaya Pemerintah Indonesia melalui Kemensos untuk mengurangi beban sosial dan ekonomi masyarakat di tengah pandemi virus corona (covid-19). Kebijakan bantuan tunai ini dilakukan untuk tetap menjaga daya beli masyarakat yang tidak mampu saat pandemi. Dalam penyalurannya, pemerintah menggandeng PT Pos Indonesia sebagai mitra penyalur. (Baca juga: Tambah 3.222, Berikut Sebaran Penambahan Kasus COVID-19 di 34 Provinsi )
Asep merinci, untuk tahap 1 dan 2, BST disalurkan kepada 9 juta keluarga penerima di 33 provinsi (tidak termasuk DKI Jakarta). Kemudian untuk tahap 3 mendatang, jumlah penerima menjadi 10 juta keluarga di 34 provinsi (termasuk DKI Jakarta).
Adapun syarat penerima, masih sama. Yakni masyarakat miskin atau rentan yang terdampak Covid-19 dan sedang tidak menerima program bantuan pemerintah lainnya, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT). Saat ini Kemensos masih terus melakukan pembaharuan data penerima yang diberikan masing-masing pemerintah daerah.
Dirjen PFM Kemensos, Asep Sasa Purnama mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi kinerja PT Pos Indonesia dalam proses penyaluran BST. Ia menilai, PT Pos memiliki sistem yang sangat solutif dalam menyalurkan BST. Tak hanya itu, data penyaluran yang diberikan PT Pos juga sangat jelas dan transparan.
“Kami sangat mengapresiasi PT Pos yang tidak hanya menyalurkan dana BST di Kantor Pos, tetapi juga mengantar langsung ke penerima. Data yang diberikan ke kami juga sangat jelas penerimanya, bahkan dokumentasi dan foto penerima juga sangat lengkap luar biasa. Penyajian laporannya detail. Jadi bisa kelihatan provinsi mana yang terkendala. Kami merasa nyaman karena kami terbantu. Efektifitas tercapai,” ujar Asep.
Direktur Utama PT. Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi mengatakan, pihaknya terus melakukan penyempurnaan dalam proses penyaluran BST. Pihaknya mengerahkan semua potensi dan SDM yang ada di PT Pos dalam program ini.
“Kami mengerahkan 16 ribu pekerja PT Pos di seluruh cabang untuk menyalurkan BST. Mereka dibagi waktu, dan menjalankan tugas penyaluran BST secara optimal di sela-sela pekerjaan melayani pengiriman dan kurir barang,” tutur Faizal.
Dia mengaku, sejauh ini untuk wilayah Jawa tak menemui kendala berarti. Hanya saja untuk daerah 3T (tertinggal, terpencil, terbelakang) sering menemui kendala teknis seperti jalur yang sulit dan cuaca tak menentu. Untuk daerah 3T ini, PT Pos menggunakan sistem antar langsung ke penerima melalui koordinasi dengan muspida setempat.
Hingga saat ini, PT Pos telah berhasil menyalurkan BST hampir 97 persen. Adapun yang belum tersalurkan itu biasanya terkendala data. Misalnya ada data penerima yang sudah meninggal atau pindah daerah. Sehingga datanya dikembalikan ke Kemensos untuk divalidasi kembali.
Faizal menyebut, pihaknya memiliki aplikasi Pos Giro Mobile untuk mempermudah proses penyaluran BST. Dengan aplikasi ini, BST tidak akan salah sasaran. Data penerima akan sinkron dengan orang yang mengambil BST. Sebab saat mengambil BST, penerima langsung diverifikasi data dan difoto sambil memegang KTP dan uang BST-nya. Hingga bisa dipastikan tidak ada penerima ganda.
“Kami akan terus melakukan upaya optimal dan mengevaluasi penyaluan BST. Sehingga program ini bisa berjalan maksimal hingga tahap ke-3 mendatang,” pungkas Faizal.
(mpw)
Lihat Juga :
