PKS Dorong Partai Politik Umumkan Capres Sejak Dini

JAKARTA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendorong agar semua partai politik (parpol) mengumumkan calon presiden (capres) yang diusung sejak dini. Menurutnya, itu akan baik bagi demokrasi karena publik memiliki banyak waktu untuk mengenal siapa calon pemimpinnya.

"Untuk Pilpres makin banyak makin bagus. Semua partai lebih cepat mengumumkan bagus, karena kita tidak membeli kucing dalam karung," kata Mardani dalam rilis survei Indikator Politik Indonesia secara daring, Minggu (25/10/2020) kemarin.

Kemudian, kata anggota Komisi II DPR ini, sekarang juga harus mulai ada rasionalisasi dalam Pilpres. PKS dengan tegas meminta agar ambang batas pencalonan presiden (presidensial threshold) diturunkan menjadi 4%-5% dan maksimal 10%. "Kalau 10% entry to barrier (syarat mencalonkan) akan kecil, bisa 3-5 pasangan calon, maka itu akan sangat sehat buat demokrasi. Akan ada konstestasi karya dan gagasan. Justru pembatasan 20% kursi dan 25% suara ini catatan besar, membuat kita seperti oligarki yang berkembang," ujarnya. (Baca juga: PKS dan Nasdem Berpeluang Jadi Kendaraan Politik Anies Baswedan di Pilpres 2024 )

Senada, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR Saan Mustopa mengakui, bahwa Nasdem melihat dalam dua kali Pilpres, masyarakat dihadapkan pada situasi yang sulit, di mana polarisasi begitu tajam karena hanya ada 2 pasang calon presiden dan wakil presiden. Bahkan, efeknya masih terasa hingga hari ini.

"Kalau dilihat dari temuan survei terkait soal demokrasi, efek partisan itu kan masih ada. Di daerah seperti Jawa Barat, Minang, Banten dan sebagainya persepsi terhadap pelaksaana demokrasi persepsinya di situ memang negatif, karena tadi, hampir baik demografi maupun dukungan partai efek pilpres itu, efek partisan itu masih ada," paparnya.

Berangkat dari pengalaman itu, sambung Saan, pengalaman itu harus dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap pilpres, karena polarisasinya sudah sangat mengkhawatirkan, tentu hal itu juga mengancam keberagaman, karena menguatnya politik identitas dan sebagainya. (Baca juga: Dukungan Amerika Jadi Salah Satu Faktor Pendukung Prabowo Nyapres Lagi )

Sehingga, kata Saan, Nasdem mengusulkan untuk menurunkan ambang batas pencalonan presiden dari 20% kursi parlemen dan 25% suara sah, menjadi 15% jumlah kursi parlemen. Pihaknya tidak seberani PKS yang menurunkan sampai di bawah 10%, karena Nasdem hanya ingin agar calon yang muncul bisa lebih dari dua pasang di Pilpres.

"Supaya apa? supaya lebih dari dua pasang calon, sehingga polarisasinya relatif tidak terjadi kembali," kata Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

"Terkait nama-nama, menurut saya masih relatif panjang, masih jauh, ini baru satu tahun Pak Jokowi di periode kedua, ini masih 4 tahun dan kita berikan kesempatan pada mereka-mereka yang menjabat sebagai kepala daerah maupun yang ada di pemerintahan, maupun yang di kelompok masyarakat untuk bekerja yang terbaik untuuk memberikan buat masyarakat dan daerahnya yang mereka pimpin," katanya.