Dukungan Amerika Jadi Salah Satu Faktor Pendukung Prabowo Nyapres Lagi
loading...
Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Pertahanan AS, Mark T. Esper di Pentagon, Washington DC, Amerika Serikat, 16 Oktober 2020. FOTO/DOK.KEMENHAN
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai banyak faktor pendukung Prabowo Subianto berkesempatan maju sebagai calon presiden (capres) pada Pilpres 2024 . Salah satunya, kata Igor, adalah indikasi adanya dukungan negara besar seperti Amerika Serikat (AS).
"Salah satu halangan Prabowo tidak memenangi Pemilu 2014 dan 2019 adalah lontaran isu negatif soal pelanggaran HAM yang dalam hubungan internasuonal merupakan pilar dari politik luar negeri AS," kata Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Jumat (23/10/2020).
Isu HAM menyebabkan mantan Danjen Kopassus itu ibarat kue bolu yang dikukus berulang-ulang untuk menjatuhkannya. "Pemberian visa kepada Prabowo dalam kunjungan ke AS adalah salah satu upaya strategis AS menghadapi hegemoni Tiongkok di kawasan Asia Tenggara, terutama terkait sengketa di Laut china Selatan yang melibatkan sekutu AS (Philipina), juga Vietnam, Malaysia, dan Brunei," katanya. ( )
Secara geostrategis, kata Igor, AS memiliki asumsi bahwa jika sebelumnya Perang Dunia terjadi di wilayah darat, maka diprediksi potensi perang besar berikutnya di masa depan akan berada di wilayah perairan laut. "Freedom of navigation adalah pilar utama AS men-support ASEAN vis a vis Tiongkok terkait klaim tumpang tindih di Laut China Selatan," kata Director Survey and Polling Indonesia (SPIN) ini.
Sementara di ASEAN, kata dia, Tiongkok juga punya sekutu setia, yaitu Kamboja, Laos, dan Mynmar. Igor melihat AS butuh politik bebas aktif Indonesia sebagai balancer blok AS dan Tiongkok di Asia Tenggara. "Oleh karena itu, wajar bila AS selalu berkepentingan terhadap apa yang akan terjadi pada Pemilu di Indonesia berikutnya. Kunjungan Prabowo ke AS adalah lampu hijau, akan akseptabilitas terhadap figur Menhan Prabowo," ujarnya.
Namun, kata dia, akseptabilitas dari rakyat Indonesia kepada Prabowo tetap menjadi pedoman yang menjadi sebab utama ketua umum Partai Gerindra itu maju lagi setelah Presiden Jokowi lengser di 2024 mendatang. "Akseptabilitas publik bisa diukur secara kuantitatif melalui survei yang masih menempatkan Prabowo sebagai juara di faktor elektabilitas," katanya. ( )
Sedangkan yang kualitatif, kata Igor, adalah dimensi kedekatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2019 lalu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. "Ada tendensi cukup kuat bahwa sebagian pemilih Jokowi di Pemilu 2024 akan bermigrasi kepada Prabowo. Persentase itu akan cenderung meningkat jika Prabowo kelak dipasangkan dengan Puan Maharani atau Ganjar Pranowo," katanya.
"Namun, jika nanti Prabowo Subianto pada akhirnya memutuskan untuk mandeg pandhito di akhir forum rapat khusus internal Gerindra, maka berdasarkan riset survei, kader Gerindra lain yang punya popularitas bagus dan berpotensi layak maju sebagai kandidat pemimpin nasional adalah Sandiaga Uno," katanya.
"Salah satu halangan Prabowo tidak memenangi Pemilu 2014 dan 2019 adalah lontaran isu negatif soal pelanggaran HAM yang dalam hubungan internasuonal merupakan pilar dari politik luar negeri AS," kata Igor Dirgantara kepada SINDOnews, Jumat (23/10/2020).
Isu HAM menyebabkan mantan Danjen Kopassus itu ibarat kue bolu yang dikukus berulang-ulang untuk menjatuhkannya. "Pemberian visa kepada Prabowo dalam kunjungan ke AS adalah salah satu upaya strategis AS menghadapi hegemoni Tiongkok di kawasan Asia Tenggara, terutama terkait sengketa di Laut china Selatan yang melibatkan sekutu AS (Philipina), juga Vietnam, Malaysia, dan Brunei," katanya. ( )
Secara geostrategis, kata Igor, AS memiliki asumsi bahwa jika sebelumnya Perang Dunia terjadi di wilayah darat, maka diprediksi potensi perang besar berikutnya di masa depan akan berada di wilayah perairan laut. "Freedom of navigation adalah pilar utama AS men-support ASEAN vis a vis Tiongkok terkait klaim tumpang tindih di Laut China Selatan," kata Director Survey and Polling Indonesia (SPIN) ini.
Sementara di ASEAN, kata dia, Tiongkok juga punya sekutu setia, yaitu Kamboja, Laos, dan Mynmar. Igor melihat AS butuh politik bebas aktif Indonesia sebagai balancer blok AS dan Tiongkok di Asia Tenggara. "Oleh karena itu, wajar bila AS selalu berkepentingan terhadap apa yang akan terjadi pada Pemilu di Indonesia berikutnya. Kunjungan Prabowo ke AS adalah lampu hijau, akan akseptabilitas terhadap figur Menhan Prabowo," ujarnya.
Namun, kata dia, akseptabilitas dari rakyat Indonesia kepada Prabowo tetap menjadi pedoman yang menjadi sebab utama ketua umum Partai Gerindra itu maju lagi setelah Presiden Jokowi lengser di 2024 mendatang. "Akseptabilitas publik bisa diukur secara kuantitatif melalui survei yang masih menempatkan Prabowo sebagai juara di faktor elektabilitas," katanya. ( )
Sedangkan yang kualitatif, kata Igor, adalah dimensi kedekatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai pemenang Pemilu Legislatif 2019 lalu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. "Ada tendensi cukup kuat bahwa sebagian pemilih Jokowi di Pemilu 2024 akan bermigrasi kepada Prabowo. Persentase itu akan cenderung meningkat jika Prabowo kelak dipasangkan dengan Puan Maharani atau Ganjar Pranowo," katanya.
"Namun, jika nanti Prabowo Subianto pada akhirnya memutuskan untuk mandeg pandhito di akhir forum rapat khusus internal Gerindra, maka berdasarkan riset survei, kader Gerindra lain yang punya popularitas bagus dan berpotensi layak maju sebagai kandidat pemimpin nasional adalah Sandiaga Uno," katanya.
(abd)
Explore More