Sependapat dengan Jimly, PKS: Faktanya Covid-19 Jadi Alasan Bajak Demokrasi
Senin, 26 Oktober 2020 - 10:20 WIB
loading...
A
A
A
Hasilnya, ujar Mulyanto, pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja itu tanpa dokumen final yang ditandatangani. "Lalu terjadi gonta-ganti naskah hampir lima kali, penambahan pasal, pencabutan pasal, koreksi redaksional dan typo. Itu dilakukan pascapengesahan," ungkapnya.
Padahal, lanjut dia, sesungguhnya RUU Ciptaker ini tidak dirancang untuk penanggulangan Covid-19, sehingga tidak perlu tergesa-gesa. "Namun faktanya, Covid-19 menjadi alasan untuk membajak demokrasi ," tuturnya.
Mulyanto mengatakan bahwa sekarang tengah heboh rencana pengadaan vaksin, yang tidak lazim, kegagalan produksi ditanggung pembeli, dapat diedarkan sebelum uji klinis tahap tiga selesai dan izin edar dari BPOM.
"Hal seperti ini harus disudahi. Mari kita tanggulangi musibah Covid-19 ini dengan akal sehat, scientific based, tidak grasa-grusu. Berbagai kebaikan yang sudah ada di negeri ini, termasuk anugerah demokrasi , kita jaga dan kita rawat," pungkasnya.
Sebelumnya, Jimly Asshiddiqie menyinggung pernyataan Presiden Jokowi yang ingin membajak momentum Covid-19. Menurut Jimly, pembajakan itu benar-benar terjadi dengan dibuatnya beberapa kebijakan yang tidak mempertimbangkan pendapat masyarakat. Pendapat Jimly itu diungkapkan pada Webinar LP3ES bertajuk Evaluasi Bidang Hukum dan Demokrasi, Minggu 25 Oktober 2020.(Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Demokrasi Global Mundur, Indonesia Mengikuti ).
Padahal, lanjut dia, sesungguhnya RUU Ciptaker ini tidak dirancang untuk penanggulangan Covid-19, sehingga tidak perlu tergesa-gesa. "Namun faktanya, Covid-19 menjadi alasan untuk membajak demokrasi ," tuturnya.
Mulyanto mengatakan bahwa sekarang tengah heboh rencana pengadaan vaksin, yang tidak lazim, kegagalan produksi ditanggung pembeli, dapat diedarkan sebelum uji klinis tahap tiga selesai dan izin edar dari BPOM.
"Hal seperti ini harus disudahi. Mari kita tanggulangi musibah Covid-19 ini dengan akal sehat, scientific based, tidak grasa-grusu. Berbagai kebaikan yang sudah ada di negeri ini, termasuk anugerah demokrasi , kita jaga dan kita rawat," pungkasnya.
Sebelumnya, Jimly Asshiddiqie menyinggung pernyataan Presiden Jokowi yang ingin membajak momentum Covid-19. Menurut Jimly, pembajakan itu benar-benar terjadi dengan dibuatnya beberapa kebijakan yang tidak mempertimbangkan pendapat masyarakat. Pendapat Jimly itu diungkapkan pada Webinar LP3ES bertajuk Evaluasi Bidang Hukum dan Demokrasi, Minggu 25 Oktober 2020.(Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Demokrasi Global Mundur, Indonesia Mengikuti ).
(zik)
Lihat Juga :
