Evaluasi Bansos, Menko PMK Minta Verifikasi Data Libatkan Pendamping

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mendorong adanya perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos) agar cepat tersalurkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dia pun meminta agar segera dilakukan verifikasi dan validasi data di lapangan dengan melibatkan peran para pendamping, seperti pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pendamping desa, tenaga BKKBN, dan taruna siaga bencana (Tagana).

Hal itu dikemukakan Muhadjir dalam rapat koordinasi bersama Menteri Sosial dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang membahas bansos sekaligus evaluasi penyaluran bantuan tahap 1 di wilayah DKI Jakarta.

“Validasi data ini agar diserahkan kepada para pendamping dengan didampingi RT/RW. Semua dalam rangka untuk memfinalisasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga setelah COVID-19 ada satu basis data baru yang telah di-refresh dan bisa dijadikan dasar untuk bantuan berikutnya,” ujar Muhadjir saat rapat melalui konferensi video dari kediamannya di Jakarta, Kamis (7/5/2020).

Bila perlu dibentuk tim, Muhadjir mengusulkan kelompok itu terdiri dari para pendamping dengan koordinasi kementerian/lembaga di bawah lingkup Kemenko PMK seperti Kemensos, Kemendes PDTT, BKKBN, dan yang lainnya sehingga mempercepat pendataan menuju pemutakhiran DTKS.

“Saya pikir masalahnya di updating dan shortcut. Dengan keterlibatan para pendamping tadi, saya harapkan akan bisa mempercepat pemutakhiran data di DTKS,” imbuh eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Hasil pemutakhiran data tersebut ini nantinya diharapkan bisa segera dipakai untuk proses penyaluran bansos tunai dana desa yang saat ini tengah dipersiapkan oleh Kemendes PDTT dan Kemensos.

“Kemendes dan Kemensos sebagai dua kementerian yang menjadi tulang punggung percepatan penanganan COVID-19, saya mohon koordinasi juga dengan Wagub DKI dan para kepala daerah untuk sinkronisasi data sehingga bansos presiden dapat tersalurkan dengan baik. Skema pembagiannya pun untuk bansos tunai ini agar benar-benar diperhatikan dan dirapikan kembali,” pungkasnya.