KSAD dan Wakapolri Bertemu Dirut BPJS Kesehatan, Bahas Data Penerima Vaksin Covid-19
Sabtu, 24 Oktober 2020 - 00:40 WIB
loading...
Ilustrasi vaksin Covid-19. Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Pelaksana I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi yang juga Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa bertemu dengan jajaran Direktur BPJS Kesehatan .
Andika turut didamping Wakil Ketua Pelaksana II KPCN yang juga Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono. Pertemuan tersebut untuk meminta data masyarakat guna dilakukan penyusunan prioritas dalam proses vaksinasi Covid-19 yang rencananya dilakukan akhir tahun 2020 ini.
"Data yang dibutuhkan dalam penyusunan prioritas memang bukan hanya dari BPJS Kesehatan . Namun data dari BPJS Kesehatan merupakan ujung tombak dan ini harus kami akui," kata Andika dalam keterangannya, Jumat (23/10/2020).
Karena itu, lanjut Andika , kedatangan dirinya bersama Wakapolri berharap BPJS Kesehatan dapat memberikan data dalam upaya membantu vaksinasi Covid-19 . "Oleh karena itu, kedatangan kami ke sini tidak maksud lain, kami ingin meminta data," jelas Andika.
(Baca juga: Luhut Sebut Vaksinasi Covid-19 Bakal Molor dari November, Apa Pasal? ).
Sejalan dengan KSAD, Wakil Ketua II Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan, data dari BPJS Kesehatan akan menjadi basis data untuk penyusunan masyarakat prioritas yang akan mendapat vaksin.
![KSAD dan Wakapolri Bertemu Dirut BPJS Kesehatan, Bahas Data Penerima Vaksin Covid-19]()
KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono bertemu dengan jajaran Direktur BPJS Kesehatan. Pertemuan terkait vaksinasi Covid-19. Foto/Istimewa
"Semakin cepat kita dapat data dari BPJS Kesehatan, maka semakin cepat dan baik pula kita susun data prioritas," kata Gatot.
(Baca juga: Pemerintah Diminta Fokus Kejar Target Vaksin Corona ).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris akan memberikan dukungan data-data yang dibutuhkan oleh tim Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Ini bukan pertama kali juga kita share data dengan berbagai pihak, jadi ada protokol yang bisa kita sepakati bersama-sama. Sekali lagi ini suasana krisis, dan menurut saya ini penting dan Pak Presiden sudah instruksikan dalam waktu dekat sudah harus kelihatan skenarionya," ujar Fachmi.
Andika turut didamping Wakil Ketua Pelaksana II KPCN yang juga Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono. Pertemuan tersebut untuk meminta data masyarakat guna dilakukan penyusunan prioritas dalam proses vaksinasi Covid-19 yang rencananya dilakukan akhir tahun 2020 ini.
"Data yang dibutuhkan dalam penyusunan prioritas memang bukan hanya dari BPJS Kesehatan . Namun data dari BPJS Kesehatan merupakan ujung tombak dan ini harus kami akui," kata Andika dalam keterangannya, Jumat (23/10/2020).
Karena itu, lanjut Andika , kedatangan dirinya bersama Wakapolri berharap BPJS Kesehatan dapat memberikan data dalam upaya membantu vaksinasi Covid-19 . "Oleh karena itu, kedatangan kami ke sini tidak maksud lain, kami ingin meminta data," jelas Andika.
(Baca juga: Luhut Sebut Vaksinasi Covid-19 Bakal Molor dari November, Apa Pasal? ).
Sejalan dengan KSAD, Wakil Ketua II Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan, data dari BPJS Kesehatan akan menjadi basis data untuk penyusunan masyarakat prioritas yang akan mendapat vaksin.
KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono bertemu dengan jajaran Direktur BPJS Kesehatan. Pertemuan terkait vaksinasi Covid-19. Foto/Istimewa
"Semakin cepat kita dapat data dari BPJS Kesehatan, maka semakin cepat dan baik pula kita susun data prioritas," kata Gatot.
(Baca juga: Pemerintah Diminta Fokus Kejar Target Vaksin Corona ).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris akan memberikan dukungan data-data yang dibutuhkan oleh tim Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Ini bukan pertama kali juga kita share data dengan berbagai pihak, jadi ada protokol yang bisa kita sepakati bersama-sama. Sekali lagi ini suasana krisis, dan menurut saya ini penting dan Pak Presiden sudah instruksikan dalam waktu dekat sudah harus kelihatan skenarionya," ujar Fachmi.
(zik)
Lihat Juga :
