Jokowi Tegur Kabinet Gara-Gara Buruknya Komunikasi Publik, Pengamat Bilang Begini
Kamis, 22 Oktober 2020 - 09:03 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto/Dok SINDO
A
A
A
JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengakui, jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapatkan teguran dari Presiden Jokowi terkait buruknya komunikasi publik , utamanya dalam menyampaikan subtansi UU Cipta Kerja kepada publik.
Menanggapi hal ini, analis politik asal UIN Jakarta Adi Prayitno menilai, teguran itu telah mengonfirmasi tudingan publik selama ini bahwa komunikasi politik pemerintah memang buruk.
"Terutama soal UU Omnibus yang terkesan merasa paling benar sendiri. Kritik dari luar dianggap hoaks dan tak beralasan," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Kamis (22/10/2020).
Padahal, menurut Adi, kritikan publik banyak yang bagus. Terutama kritik dari pakar, guru besar, peneliti, dosen, mahasiswa, dan LSM yang sebenarnya bisa dikapitalisasi menjadi hal yang konstruktif.
(Baca juga: Teguran Jokowi ke Pembantunya soal Cipta Kerja Dinilai Pelajaran Berharga ).
Sayangnya, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini, kritik-kritik itu ditafsirkan berbeda oleh penguasa yang kemudian membuat masyarakat takut dan khawatir akibat kritiknya itu dianggap menyerang penguasa.
"Masak iya kritik dari kaum terpelajar dituding hoaks. Kritik juga tujuannya untuk menunjang perbaikan bangsa dan negara," tandas Adi.
Menanggapi hal ini, analis politik asal UIN Jakarta Adi Prayitno menilai, teguran itu telah mengonfirmasi tudingan publik selama ini bahwa komunikasi politik pemerintah memang buruk.
"Terutama soal UU Omnibus yang terkesan merasa paling benar sendiri. Kritik dari luar dianggap hoaks dan tak beralasan," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Kamis (22/10/2020).
Padahal, menurut Adi, kritikan publik banyak yang bagus. Terutama kritik dari pakar, guru besar, peneliti, dosen, mahasiswa, dan LSM yang sebenarnya bisa dikapitalisasi menjadi hal yang konstruktif.
(Baca juga: Teguran Jokowi ke Pembantunya soal Cipta Kerja Dinilai Pelajaran Berharga ).
Sayangnya, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini, kritik-kritik itu ditafsirkan berbeda oleh penguasa yang kemudian membuat masyarakat takut dan khawatir akibat kritiknya itu dianggap menyerang penguasa.
"Masak iya kritik dari kaum terpelajar dituding hoaks. Kritik juga tujuannya untuk menunjang perbaikan bangsa dan negara," tandas Adi.
Lihat Juga :
