Hadapi Kompleksitas Ancaman Keamanan, Pasukan Khusus Perlu Dioptimalkan
Rabu, 21 Oktober 2020 - 19:24 WIB
loading...
A
A
A
"Secara khusus, dalam menghadapi ancaman terorisme, Kopassus sudah melakukan sejak tahun 1981 dan telah diakui oleh dunia. Untuk itu, dari sisi kemampuan dan pengalaman, Kopassus mampu dan siap dalam mengatasi aksi terorisme, namun perlu adanya payung hukum berupa peraturan presiden yang sedang dirancang saat ini,” kata perwira tinggi lulusan akademi militer angkatan 1993, ini.
Dankormar, Mayjen TNI (Mar) Suhartono menjelaskan, latar belakang pembentukan Denjaka adalah banyaknya objek vital nasional berada di daerah pantai dan lepas pantai.
Dia juga menyoroti latar belakang meningkatnya ancaman terorisme internasional, perlunya penanggulangan teror aspek laut, serta belum terbentuknya kesenjataan yang menangani secara khusus terhadap penanggulangan terorisme di laut.
Untuk itu, dia berharap perpres yang mengatur pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme dapat segera selesai sesuai dengan amanat undang-undang.
Dankorpaskhas, Marsda TNI Eris Widodo menyatakan, sesuai Pidato Presiden RI, Joko Widodo, pada peringatan HUT TNI Ke-75 di Istana Negara, ketika berbicara ancaman hibdrida, maka dapat muncul ancaman konvensional dan non-konvensional.(Baca juga: Jokowi Belum Teken UU Cipta Kerja)
Ketika ancaman tersebut masuk kepada perang hibrida, maka cara berperang menjadi demasifikasi, yaitu pelibatan unit kecil, teknologi persenjataan yang presisi, serta perang drone. Untuk itu, peran pasukan khusus dengan misi khusus yang memiliki keunggulan kecepatan dan fleksibilitas menjadi penting dan relevan dalam aspek penangkal, penindak dan pemulih ancaman tersebut.
Sebagai penyelenggara Webminar, Ketua Indonesia Peace & Conflict Resolution Association (IPCRA) Bonar Nasution mengatakan, selain untuk memperingati HUT ke 75 TNI, kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan publik mengenai peran strategis TNI, khususnya pasukan elite dari tiga matra, dalam menghadapi kompleksitas ancaman keamanan nasional ke depan.
Dankormar, Mayjen TNI (Mar) Suhartono menjelaskan, latar belakang pembentukan Denjaka adalah banyaknya objek vital nasional berada di daerah pantai dan lepas pantai.
Dia juga menyoroti latar belakang meningkatnya ancaman terorisme internasional, perlunya penanggulangan teror aspek laut, serta belum terbentuknya kesenjataan yang menangani secara khusus terhadap penanggulangan terorisme di laut.
Untuk itu, dia berharap perpres yang mengatur pelibatan TNI dalam menanggulangi terorisme dapat segera selesai sesuai dengan amanat undang-undang.
Dankorpaskhas, Marsda TNI Eris Widodo menyatakan, sesuai Pidato Presiden RI, Joko Widodo, pada peringatan HUT TNI Ke-75 di Istana Negara, ketika berbicara ancaman hibdrida, maka dapat muncul ancaman konvensional dan non-konvensional.(Baca juga: Jokowi Belum Teken UU Cipta Kerja)
Ketika ancaman tersebut masuk kepada perang hibrida, maka cara berperang menjadi demasifikasi, yaitu pelibatan unit kecil, teknologi persenjataan yang presisi, serta perang drone. Untuk itu, peran pasukan khusus dengan misi khusus yang memiliki keunggulan kecepatan dan fleksibilitas menjadi penting dan relevan dalam aspek penangkal, penindak dan pemulih ancaman tersebut.
Sebagai penyelenggara Webminar, Ketua Indonesia Peace & Conflict Resolution Association (IPCRA) Bonar Nasution mengatakan, selain untuk memperingati HUT ke 75 TNI, kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan publik mengenai peran strategis TNI, khususnya pasukan elite dari tiga matra, dalam menghadapi kompleksitas ancaman keamanan nasional ke depan.
(dam)
Lihat Juga :
