Kritik dan Pujian Fraksi PKS untuk Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin
Rabu, 21 Oktober 2020 - 15:12 WIB
loading...
A
A
A
"Utang pemerintah juga melonjak tajam. Dalam satu tahun penambahan hutang sebesar Rp323,27 triliun. Sehingga total hutang Indonesia sampai Agustus 2020 mencapai Rp6.035,3 triliun," ungkap Jazuli. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Semakin Berjarak dengan Rakyat )
Ia melihat, kondisi pandemi yang tidak terkelola dengan baik mengakibatkan kondisi ekonomi nasional semakin sulit. Kebijakan PSBB yang tidak konsisten, gonta-ganti leading actor dan sektor dalam manjemen COVID-19, hingga realisasi stimulus ekonomi yang berjalan sangat lambat. Ini semua menunjukkan ketidakberesan dalam manajemen dan kepemimpinan pemerintah di tengah krisis.
Dalam catatan resmi dan evaluasi sejumlah lembaga riset ekonomi yang kredibel, sambung Jazuli, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan COVID-19 sampai dengan 14 Oktober 2020 baru mencapai angka Rp344,11 triliun atau 49,5% dari pagu Rp695,2 triliun. Kinerja Pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan PEN tidak optimal. Pemerintah harus meningkatkan kinerjanya dalam tiga bulan ke depan.
"Dari data Penanganan COVID-19 dan PEN 2020, realisasi Kesehatan (31,51), sektoral K/L (26,40) dan insentif dunia usaha (24,61), masih berada di bawah 50%. Kinerja penyerapan ketiga sektor tersebut belum optimal. Pemerintah perlu membuka data bantuan untuk korporasi (non UMKM), sampai saat ini belum terdapat angka realisasi dan pencapaiannya," katanya. (Baca juga: PHK Massal Membayangi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf )
Karena itu, menurut Jazuli, pemerintah perlu mengevaluasi program-program perlindungan sosial, khususnya Kartu Prakerja, program ini sebaiknya dirombak total jadi bantuan sosial khusus pada korban PHK jadi sangat spesifik by name by address yang datanya sudah tersedia di BPJamsostek dan bisa diverifikasi.
"Di luar serapan yang masih rendah di atas, dua sektor yang serapan tinggi yaitu perlindungan sosial 81,94% dan insentif UMKM 91,77%. Fraksi PKS mengapresiasi capaian ini, sesuai dengan desakan Fraksi PKS selama ini. Tentu saja harus didukung data dan verifikasi yang benar dan valid sehingga menghindari penyelewengan," ujar Jazuli.
Ia melihat, kondisi pandemi yang tidak terkelola dengan baik mengakibatkan kondisi ekonomi nasional semakin sulit. Kebijakan PSBB yang tidak konsisten, gonta-ganti leading actor dan sektor dalam manjemen COVID-19, hingga realisasi stimulus ekonomi yang berjalan sangat lambat. Ini semua menunjukkan ketidakberesan dalam manajemen dan kepemimpinan pemerintah di tengah krisis.
Dalam catatan resmi dan evaluasi sejumlah lembaga riset ekonomi yang kredibel, sambung Jazuli, realisasi anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan COVID-19 sampai dengan 14 Oktober 2020 baru mencapai angka Rp344,11 triliun atau 49,5% dari pagu Rp695,2 triliun. Kinerja Pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan PEN tidak optimal. Pemerintah harus meningkatkan kinerjanya dalam tiga bulan ke depan.
"Dari data Penanganan COVID-19 dan PEN 2020, realisasi Kesehatan (31,51), sektoral K/L (26,40) dan insentif dunia usaha (24,61), masih berada di bawah 50%. Kinerja penyerapan ketiga sektor tersebut belum optimal. Pemerintah perlu membuka data bantuan untuk korporasi (non UMKM), sampai saat ini belum terdapat angka realisasi dan pencapaiannya," katanya. (Baca juga: PHK Massal Membayangi Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf )
Karena itu, menurut Jazuli, pemerintah perlu mengevaluasi program-program perlindungan sosial, khususnya Kartu Prakerja, program ini sebaiknya dirombak total jadi bantuan sosial khusus pada korban PHK jadi sangat spesifik by name by address yang datanya sudah tersedia di BPJamsostek dan bisa diverifikasi.
"Di luar serapan yang masih rendah di atas, dua sektor yang serapan tinggi yaitu perlindungan sosial 81,94% dan insentif UMKM 91,77%. Fraksi PKS mengapresiasi capaian ini, sesuai dengan desakan Fraksi PKS selama ini. Tentu saja harus didukung data dan verifikasi yang benar dan valid sehingga menghindari penyelewengan," ujar Jazuli.
Lihat Juga :
