Bara JP Sebut Setahun Pemerintahan Jokowi 70% Tangani Covid-19

JAKARTA - Setahun Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin hampir 70% diisi dengan penanganan pandemi Covid-19 , terutama dari sisi kesehatan dan dampak ekonomi Indonesia . Kondisi saat ini tentu tidak mudah namun sejauh ini pemerintah sudah bekerja optimal.

“Kondisi saat ini tentu tak mudah. Hampir sebagian besar waktu Presiden Jokowi dan jajarannya di satu tahun pemerintahannya tersita dalam menghadapi pandemi Covid-19. Namun sejauh ini langkah yang diambil Jokowi sudah berada dalam jalur yang benar,” kata Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S. Sirait di Jakarta, Rabu (21/10/2020). (Baca juga: Setahun Jokowi-Ma'ruf, Puan Maharani Minta Bekerja Lebih Keras Lagi)

Viktor mengapresiasi pemerintah dalam memberikan solusi menangani penyebaran Covid-19 dan dampaknya. Ia menyebut beberapa langkah konkrit yang sudah dilakukan pemerintah antara lain realokasi anggaran APBN, menyiapkan berbagai program jaring pengaman sosial, memulai program pemulihan ekonomi nasional, dan menerbitkan protokol kesehatan. (Baca juga:
Tenang, Keyakinan Investor pada Ekonomi Indonesia Masih Stabil)

“Pemerintah melakukan segala upaya untuk melawan penyebaran Covid, menyiapkan obat dan peralatan kesehatan, juga dalam hal persiapan produksi vaksin. Kami berharap pemerintah benar-benar mengawal dan bersiap sehingga pengadaan dan produksi vaksin ini segera bisa menyelesaikan permasalahan Covid-19,” ujarnya.

Ia mengingatkan, pandemi Covid-19 ini merupakan hal baru. Semua negara pun masih meraba-raba dalam menentukan kebijakan, termasuk Indonesia. “Kita lihat Pemerintah Jokowi-Ma'ruf terus berusaha memberikan kebijakan terbaik untuk meminimalis dampak pandemi ini,” tandasnya.

Soal perlambatan ekonomi, Viktor mengingatkan, tak hanya Indonesia namun hampir seluruh negara di dunia kewalahan menghadapi pandemi ini. Banyak negara mengalami kemorosotan yang sangat dalam. (Baca juga: Pertemuan Jokowi dan PM Jepang Soroti Situasi Laut China Selatan)

“Namun, dari data yang kita miliki dan dari perkiraan banyak ekonom, resesi yang dialami Indonesia diperkirakan tidak sedalam negara-negara tetangga seperti India, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura, maupun negara-negara maju di kawasan Eropa dan Amerika Serikat,” ucapnya.

Ia menunjukkan data, pada kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi Malaysia tercatat 0,7%. Adapun pada kuartal II anjlok -17,1%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Filipina pada kuartal I -0,7% dan pada kuartal II -16,5%. Sementara pertumbuhan ekonomi Singapura pada kuartal I -0,3% dan pada kuartal II -13,2%.

“Sementara Indonesia, di triwulan I 2020 memang melambat signifikan ke level 2,97% setelah muncul kasus pertama Covid-19 di Indonesia. Namun memasuki triwulan III tahun 2020 kondisi ekonomi sedikit membaik,” tandasnya.

Ia mengatakan krisis yang tak terlalu dalam ini tidak lepas dari pilihan kebijakan pemerintah untuk tidak lockdown pada awal-awal persoalan Covid sangat tepat. “Ini menunjukkan ketenangan dan keberanian Jokowi mengambil kebijakan yang mungkin merupakan kebijakan tidak populer saat itu,” tuturnya.

Menurutnya, ke depan perekonomian akan mulai memasuki masa pemulihan pada tahun 2021 dengan asumsi kurva infeksi Covid-19 sudah menunjukkan perlambatan disertai adanya prospek penemuan dan produksi vaksin sehingga masalah pandemi bisa cepat teratasi.

Terkait Omnibus Law, Viktor mengatakan langkah pemerintah sudah tepat. Ia melihat keluarnya Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah niat baik dan keinginan pemerintah untuk membangun ekonomi yang kuat ke depan. (Baca juga: DPR Luruskan 12 Fakta tentang Omnibus Law Cipta Kerja)

“Lapangan kerja harus disiapkan. Sebanyak 10 juta penganggur saat ini dan juga akan bertambah 2-3 juta ke depan harus diatasi, harus dipikirkan pemerintah. Dan kami yakini tidak ada jalan lain, selain memangkas perizinan yang rumit, membuat aturan-aturan yang jelas dan transparan sehingga akan mempermudah investor menempatkan uangnya di tanah air,” tutur Viktor.