Bansos Belum Sentuh Masyarakat Rentan, Pemerintah Perlu Lakukan Hal Ini
Rabu, 21 Oktober 2020 - 10:05 WIB
loading...
A
A
A
Studi lain dipaparkan oleh World Bank tahun ini. Dalam catatannya, sekitar 30-50 persen rumah tangga mengalami perubahan pendapatan dan sulitnya akses terhadap bahan pangan.
Begitu juga temuan lapangan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K (2020). Sebanyak 54 persen rumah tangga pada kelompok 40 persen terbawah yang menerima setidaknya program bansos dari pemerintah. Dari sekian angka tersebut, masih ada sekitar sepertiga dari rumah tangga yang terganggu pendapatannya tetapi belum tercakup ke dalam bansos dari pemerintah.
(Baca juga: Berkat Bansos, Lansia Tewas Membusuk Ditemukan di Tamansari ).
Selain, isu genting lainnya adalah akurasi data penerima manfaat. Menurut Nopitri, keterbatasan yang perlu diakui oleh pemerintah pusat maupun daerah, terutama Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga terkait lainnya adalah penentuan data penerima manfaat agar tepat sasaran.
"Sayangnya, masih banyak keluarga yang miskin dan rentan miskin tidak mendapatkan bansos disebabkan oleh ketidakakuratan (exclusion error) dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Nahasnya, hal ini berdampak terhadap terhambatnya penyaluran bansos kepada sasaran," tambah dia.
Sebagai solusi semua persoalan tersebut, Nopitri menyarankan agar pemerintah memastikan beberapa alternatif kebijakan bansos sesuai dikembangkan untuk saling melengkapi dalam jangka pendek yang bersifat responsive dan jangka menengah untuk tujuan preventif dan transformatif ekonomi.
Begitu juga temuan lapangan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K (2020). Sebanyak 54 persen rumah tangga pada kelompok 40 persen terbawah yang menerima setidaknya program bansos dari pemerintah. Dari sekian angka tersebut, masih ada sekitar sepertiga dari rumah tangga yang terganggu pendapatannya tetapi belum tercakup ke dalam bansos dari pemerintah.
(Baca juga: Berkat Bansos, Lansia Tewas Membusuk Ditemukan di Tamansari ).
Selain, isu genting lainnya adalah akurasi data penerima manfaat. Menurut Nopitri, keterbatasan yang perlu diakui oleh pemerintah pusat maupun daerah, terutama Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga terkait lainnya adalah penentuan data penerima manfaat agar tepat sasaran.
"Sayangnya, masih banyak keluarga yang miskin dan rentan miskin tidak mendapatkan bansos disebabkan oleh ketidakakuratan (exclusion error) dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Nahasnya, hal ini berdampak terhadap terhambatnya penyaluran bansos kepada sasaran," tambah dia.
Sebagai solusi semua persoalan tersebut, Nopitri menyarankan agar pemerintah memastikan beberapa alternatif kebijakan bansos sesuai dikembangkan untuk saling melengkapi dalam jangka pendek yang bersifat responsive dan jangka menengah untuk tujuan preventif dan transformatif ekonomi.
Lihat Juga :
