Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Harus Kelola Kritik Jadi Energi Positif
Selasa, 20 Oktober 2020 - 12:14 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, semua persoalan tersebut membuat bangsa ini berada dalam kegentingan atau kedaruratan. FOTO/SINDOnews/ABDUL ROCHIM
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin hari ini genap satu tahun memimpin bangsa Indonesia. Berbagai persoalan datang silih berganti pada satu tahun pertama periode kedua kepemimpinan Jokowi. Mulai menurunnya ekonomi global yang berefek pada pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi, serta pandemi COVID-19 yang memporakporandakan seluruh sendi kehidupan masyarakat dan bangsa.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, semua persoalan tersebut membuat bangsa ini berada dalam kegentingan atau kedaruratan. Karena itu, Presiden pada tahun pertama periode kedua, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Uncang-Undang (Perppu) No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Ekonomi Nasional Dampak COVID-19.
"Situasinya genting maka Presiden atau Pemerintah mengubah rencana kerja, sekaligus alokasi anggaran. Kalau di APBN jelas defisit meninggi, dan Perppu in dimaksudkan agar Indonesia bisa mengatasi krisis yang lebih parah dengan jatuhnya perekonomian," kata Jazilul Fawaid di sela mengikuti prosesi wisuda doktoran Universitas Negeri Jakarta (UNJ) secara virtual, Selasa (20/10/2020). (Baca juga: Laporan Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Dari Merombak Anggaran hingga Berburu Vaksin )
Dikatakan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) ini, dampak pandemi COVID-19 menyentuh semua sendi kehidupan, mulai perbankan, UMKM, dan kegiatan ekonomi masyarakat. "Dan Perppu keluar juga menjadi polemik, apakah di DPR maupun di masyarakat karena banyak pasal yang isinya mendelegitimasi banyak undang-undang, termasuk UU MD3. Nah semata-mata kebijakan ini diambil untuk menyelamatkan ekonomi nasional sehingga menyelamatkan rakyat dari penderitaan," katanya.
Selanjutnya, pemerintah mengajukan permohonan omnibus law UU Cipta Kerja yang juga menjadi terobosan out of the box. "Semua mulai perppu, PEN, omnibus law UU Cipta Kerja, ini semua dimaksudkan sebagai langkah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar terus, minimal bertahan. Dan faktanya sampai hari ini, secara proses, pemerintah maupun legislatif meskipun sebagian di DPR tidak setuju, tapi ini berjalan lancar dan diketok," katanya.
Sayangnya, langkah-langkah yang diambil pemerintah selama ini dinilai belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Faktanya, Indonesia ternyata masuk pada jurang resesi. "Jadi di pemerintahan pertama ini, kita semua, pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin masuk di pintu gerbang resesi. Tetapi ini bukan semata-mata kesalahan kebijakan pemerintahan, tapi memang ekonomi dunia dan pandemi Covid-19 sehingga kita masuk jurang resesi," tuturnya. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, IPR: Banyak Kebijakan Tak Berpihak Rakyat )
Keputusan kebijakan pemerintah mengubah anggaran, mengeluarkan Perppu dan memutuskan omnibus law UU Ciptaker, ujar Jazilul Fawaid, juga menjadi polemik di tengah masyarakat. "Nah, kritik, polemik, apapun yang ada di masyarakat, semestinya dianggap sebagai energi, dinamika, dalam rangka juga mengingatkan pemerintah agar kebijakan ini berjalan on the track dan memperlihatkan hasilnya," katanya.
Sebab, banyak juga pengkritik yang memandang kebijakan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, terutama soal omnibus law UU Cipta Kerja, bisamembawa Indonesia lebih terpuruk lagi. "Kalau itu kritik konstruktif, memberikan masukan, tidak jadi masalah. Tapi kemudian yang muncul di tengah masyarakat, itu adanya unjuk rasa, jadi tahun pertama ini diwarnai beberapa unjuk rasa yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Unjuk rasa yang kerap kali diwarnai kericuhan, anarkisme, ini yang perlu ditangani oleh pemerintah," katanya.
Menurut anggota Komisi III DPR ini, penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa, semestinya bisa dikelola menjadi energi positif bagi pemerintah. "Di sini yang menurut saya perlu kecanggihan pemerintah untuk membuka dialog, menyamakan visi, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Jika tidak mampu mengelola komunikasi secara baik maka akan berdampak pada periode selanjutnya," katanya.
Pertanyaannya, apakah pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin gagal dalam periode pertama ini? Menurut Jazilul Fawaid, jika parameternya adalah angka-angka maka Jokowi-Ma'ruf Amin pada tahun pertama pemerintahan kali ini bisa dibilang gagal. "Karena di depan sidang pelantikan, Pak Jokowi menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi bisa sampai 5 persen. Faktanya kita tidak minus saja sudah bagus. Kita berharap tidak minus. Ada pertumbuhan satu persen sudah sangat bagus, kita acungi jempol. Apalagi kalau bisa sampai 5%seperti yang dijanjikan," katanya.
Menurut Jazilul Fawaid, minus atau pertumbuhan 1 persen itu sama dengan menghilangkan hampir sepertempat pendapat negara. "Nah ini yang menjadi tantangan sehingga ini apakah ini ditutup dengan defisit, utang atau kebijakan-kebijakan lain itu yang dijanjikan Pak Jokowi dari awal akan menaikan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Selain itu, pada periode kedua pemerintahan Jokowi juga berjanji memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia (SDM) unggul. "Nah bagaimana ini, dunia pendidikan sekarang porak poranda karena Covid-19. Anak-anak sekarang banyak yang tidak bisa belajar, ini tantangannya," katanya.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, semua persoalan tersebut membuat bangsa ini berada dalam kegentingan atau kedaruratan. Karena itu, Presiden pada tahun pertama periode kedua, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Uncang-Undang (Perppu) No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Ekonomi Nasional Dampak COVID-19.
"Situasinya genting maka Presiden atau Pemerintah mengubah rencana kerja, sekaligus alokasi anggaran. Kalau di APBN jelas defisit meninggi, dan Perppu in dimaksudkan agar Indonesia bisa mengatasi krisis yang lebih parah dengan jatuhnya perekonomian," kata Jazilul Fawaid di sela mengikuti prosesi wisuda doktoran Universitas Negeri Jakarta (UNJ) secara virtual, Selasa (20/10/2020). (Baca juga: Laporan Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Dari Merombak Anggaran hingga Berburu Vaksin )
Dikatakan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) ini, dampak pandemi COVID-19 menyentuh semua sendi kehidupan, mulai perbankan, UMKM, dan kegiatan ekonomi masyarakat. "Dan Perppu keluar juga menjadi polemik, apakah di DPR maupun di masyarakat karena banyak pasal yang isinya mendelegitimasi banyak undang-undang, termasuk UU MD3. Nah semata-mata kebijakan ini diambil untuk menyelamatkan ekonomi nasional sehingga menyelamatkan rakyat dari penderitaan," katanya.
Selanjutnya, pemerintah mengajukan permohonan omnibus law UU Cipta Kerja yang juga menjadi terobosan out of the box. "Semua mulai perppu, PEN, omnibus law UU Cipta Kerja, ini semua dimaksudkan sebagai langkah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar terus, minimal bertahan. Dan faktanya sampai hari ini, secara proses, pemerintah maupun legislatif meskipun sebagian di DPR tidak setuju, tapi ini berjalan lancar dan diketok," katanya.
Sayangnya, langkah-langkah yang diambil pemerintah selama ini dinilai belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Faktanya, Indonesia ternyata masuk pada jurang resesi. "Jadi di pemerintahan pertama ini, kita semua, pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin masuk di pintu gerbang resesi. Tetapi ini bukan semata-mata kesalahan kebijakan pemerintahan, tapi memang ekonomi dunia dan pandemi Covid-19 sehingga kita masuk jurang resesi," tuturnya. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, IPR: Banyak Kebijakan Tak Berpihak Rakyat )
Keputusan kebijakan pemerintah mengubah anggaran, mengeluarkan Perppu dan memutuskan omnibus law UU Ciptaker, ujar Jazilul Fawaid, juga menjadi polemik di tengah masyarakat. "Nah, kritik, polemik, apapun yang ada di masyarakat, semestinya dianggap sebagai energi, dinamika, dalam rangka juga mengingatkan pemerintah agar kebijakan ini berjalan on the track dan memperlihatkan hasilnya," katanya.
Sebab, banyak juga pengkritik yang memandang kebijakan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, terutama soal omnibus law UU Cipta Kerja, bisamembawa Indonesia lebih terpuruk lagi. "Kalau itu kritik konstruktif, memberikan masukan, tidak jadi masalah. Tapi kemudian yang muncul di tengah masyarakat, itu adanya unjuk rasa, jadi tahun pertama ini diwarnai beberapa unjuk rasa yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Unjuk rasa yang kerap kali diwarnai kericuhan, anarkisme, ini yang perlu ditangani oleh pemerintah," katanya.
Menurut anggota Komisi III DPR ini, penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa, semestinya bisa dikelola menjadi energi positif bagi pemerintah. "Di sini yang menurut saya perlu kecanggihan pemerintah untuk membuka dialog, menyamakan visi, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Jika tidak mampu mengelola komunikasi secara baik maka akan berdampak pada periode selanjutnya," katanya.
Pertanyaannya, apakah pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin gagal dalam periode pertama ini? Menurut Jazilul Fawaid, jika parameternya adalah angka-angka maka Jokowi-Ma'ruf Amin pada tahun pertama pemerintahan kali ini bisa dibilang gagal. "Karena di depan sidang pelantikan, Pak Jokowi menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi bisa sampai 5 persen. Faktanya kita tidak minus saja sudah bagus. Kita berharap tidak minus. Ada pertumbuhan satu persen sudah sangat bagus, kita acungi jempol. Apalagi kalau bisa sampai 5%seperti yang dijanjikan," katanya.
Menurut Jazilul Fawaid, minus atau pertumbuhan 1 persen itu sama dengan menghilangkan hampir sepertempat pendapat negara. "Nah ini yang menjadi tantangan sehingga ini apakah ini ditutup dengan defisit, utang atau kebijakan-kebijakan lain itu yang dijanjikan Pak Jokowi dari awal akan menaikan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Selain itu, pada periode kedua pemerintahan Jokowi juga berjanji memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia (SDM) unggul. "Nah bagaimana ini, dunia pendidikan sekarang porak poranda karena Covid-19. Anak-anak sekarang banyak yang tidak bisa belajar, ini tantangannya," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
