Satu Tahun Jokowi-Maruf, Demokrat Nilai Sering Buat Kebijakan Tak Populer
Senin, 19 Oktober 2020 - 15:39 WIB
loading...
A
A
A
"Ini menunjukan tendensi yang sangat tidak baik dilakukan oleh kepala negara, seakan tidak mematuhi keputusan hukum yang ada," ujar Hinca.
Selain itu, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat ini pun menyoroti soal aspek kebebasan sipil dalam satu tahun pemerintahan Jokowi di periode kedua bersama Maruf Amin. Benar bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjadi 74,92, akan tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1,26 poin. (Baca juga: Tak Mudah bagi PAN untuk Tempatkan Kader di Kabinet Jokowi-Maruf Amin )
"Hal ini terbukti pada Juni 2020, Presiden Jokowi beserta dengen Menkominfo divonis bersalah terhadap pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat. Padahal setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan serta mengakses informasi," katanya.
Oleh karena itu, Hinca bisa memahami bahwa Jokowi pernah menyampaikan di periode keduanya ini dia akan memimpin tanpa beban. Sehingga, hal ini yang membuat Jokowi acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer di periode kedua pemerintahannya bersama Maruf Amin.
"Saya memahami betul bahwa dalam periode keduanya beliau pernah menyatakan bahwa akan memimpin tanpa beban sehingga acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. Akan tetapi saya mengingatkan agar seluruh kebijakan harus sesuai dengan koridor hukum serta kehendak dari rakyat. Boleh saja berbeda warna di periode kedua, akan tetapi tetap saja harus mengutamakan kepentingan Merah-Putih yang kita cintai," katanya.
Selain itu, mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat ini pun menyoroti soal aspek kebebasan sipil dalam satu tahun pemerintahan Jokowi di periode kedua bersama Maruf Amin. Benar bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjadi 74,92, akan tetapi Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1,26 poin. (Baca juga: Tak Mudah bagi PAN untuk Tempatkan Kader di Kabinet Jokowi-Maruf Amin )
"Hal ini terbukti pada Juni 2020, Presiden Jokowi beserta dengen Menkominfo divonis bersalah terhadap pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat. Padahal setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan serta mengakses informasi," katanya.
Oleh karena itu, Hinca bisa memahami bahwa Jokowi pernah menyampaikan di periode keduanya ini dia akan memimpin tanpa beban. Sehingga, hal ini yang membuat Jokowi acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer di periode kedua pemerintahannya bersama Maruf Amin.
"Saya memahami betul bahwa dalam periode keduanya beliau pernah menyatakan bahwa akan memimpin tanpa beban sehingga acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer. Akan tetapi saya mengingatkan agar seluruh kebijakan harus sesuai dengan koridor hukum serta kehendak dari rakyat. Boleh saja berbeda warna di periode kedua, akan tetapi tetap saja harus mengutamakan kepentingan Merah-Putih yang kita cintai," katanya.
(abd)
