Petahana Dukung KPK Bantu Wujudkan Jember Bersih dari Korupsi
Minggu, 18 Oktober 2020 - 01:00 WIB
loading...
Calon Bupati Jember, Faida mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengirimkan tim untuk mengonfirmasi temuan kejanggalan alokasi dana penanganan COVID-19 pada awal September lalu. FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Calon Bupati Jember , Faida mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengirimkan tim untuk mengonfirmasi temuan kejanggalan alokasi dana penanganan COVID-19 pada awal September lalu. Menurutnya, langkah ini sangat membantu Jember bersih dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Kedatangan KPK memeriksa justru mempercepat reformasi birokrasi di Jember. Semua pihak harus membantu KPK, karena ini semua untuk mempercepat Jember menjadi Kota Layanan Publik yang bersih dari KKN," kata dokter Faida yang kini sedang cuti sebagai Bupati Jember karena kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2020 dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/10/2020).
Petahana dari jalur independen ini mengungkapkan bahwa KKN masih kuat menjadi penghalang dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Hambatannya adalah ada oknum di Jember yang masih mempraktikkan cara-cara lama. "Sehingga refomasi birokrasi tidak mudah dilakukan dan pelayanan publik sering mengalami hambatan. Misalnya, masih banyak kebijakan bantuan untuk rakyat yang belum tepat sasaran, sehingga yang berhak justru belum menerima," ungkapnya. (Baca juga: Bupati Jember Melawan, Pemakzulan Dinilai Tak Prosedural )
"Siapa yang menghambat? Saya tidak perlu sebut siapa. Yang penting, lima tahun ke depan tidak boleh lagi ada yang menghambat pelayanan rakyat dan pembangunan di Jember. Kita berterima kasih KPK ikut membantu," ujarnya.
Faida mengakui butuh gerakan antikorupsi yang luas melibatkan masyarakat dan seluruh kekuatan pemerintah untuk memberantas KKN di semua lini di Jember. "Untuk itu kami sudah siapkan berbagai rencana dan program khusus melawan KKN lima tahun ke depan. Rakyat harus terlibat. Karena selama ini dirugikan," katanya.
"Kedatangan KPK memeriksa justru mempercepat reformasi birokrasi di Jember. Semua pihak harus membantu KPK, karena ini semua untuk mempercepat Jember menjadi Kota Layanan Publik yang bersih dari KKN," kata dokter Faida yang kini sedang cuti sebagai Bupati Jember karena kembali mencalonkan diri pada Pilkada 2020 dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/10/2020).
Petahana dari jalur independen ini mengungkapkan bahwa KKN masih kuat menjadi penghalang dalam mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Hambatannya adalah ada oknum di Jember yang masih mempraktikkan cara-cara lama. "Sehingga refomasi birokrasi tidak mudah dilakukan dan pelayanan publik sering mengalami hambatan. Misalnya, masih banyak kebijakan bantuan untuk rakyat yang belum tepat sasaran, sehingga yang berhak justru belum menerima," ungkapnya. (Baca juga: Bupati Jember Melawan, Pemakzulan Dinilai Tak Prosedural )
"Siapa yang menghambat? Saya tidak perlu sebut siapa. Yang penting, lima tahun ke depan tidak boleh lagi ada yang menghambat pelayanan rakyat dan pembangunan di Jember. Kita berterima kasih KPK ikut membantu," ujarnya.
Faida mengakui butuh gerakan antikorupsi yang luas melibatkan masyarakat dan seluruh kekuatan pemerintah untuk memberantas KKN di semua lini di Jember. "Untuk itu kami sudah siapkan berbagai rencana dan program khusus melawan KKN lima tahun ke depan. Rakyat harus terlibat. Karena selama ini dirugikan," katanya.
Lihat Juga :
