Jumhur Hidayat, Dari Dukung SBY, Jokowi Hingga Prabowo
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 07:30 WIB
loading...
Foto Jumhur Hidayat. Dia menjadi salah satu tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditahan Kepolisian. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Jumhur Hidayat menjadi salah satu tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang ditahan Kepolisian. Dia ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran Undang-undang (UU) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena dituduh telah melakukan penghasutan terkait demonstrasi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).
Lalu, seperti apa profil Jumhur Hidayat? Pria kelahiran Bandung 18 Februari 1968 ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama tujuh tahun, 11 Januari 2007 hingga 11 Maret 2014, Jumhur Hidayat menjabat BNP2TKI.
Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 silam, Jumhur Hidayat menjadi pendukung Pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK). Saat itu, Jumhur Hidayat menjabat sebagai deklarator relawan Jokowi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Merdeka (ARM).
Kemudian, pada Pilpres 2019, Jumhur Hidayat mendukung Pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno. Alasannya, dia kecewa pada kinerja Jokowi yang dianggap berbeda dengan yang diharapkan. (Baca juga; KAMI Galang Petisi Bebaskan Syahganda Dkk )
Anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Mohammad Sobari Sumartadinata (almarhum) dan Ati Amiyati ini pernah mengenyam pendidikan di SD Menteng Pulo Pagi Jakarta Selatan, SD Menteng 02 Pagi Jakarta Pusat, SMPN I Jakarta Pusat, SMPN I Denpasar, SMAN I Denpasar, dan SMAN 3 Bandung.
Ayah dari Moqtav, Naeva, Ezga dan Vaniaz ini kemudian masuk Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1986 dengan mengambil jurusan Teknik Fisika. Suami finalis Puteri Indonesia 2001 Alia Febyani Prabandari ini seringkali mengambil bagian dalam demonstrasi mahasiswa di Bandung maupun di Jakarta. (Baca juga; Anggap Syahganda dan Jumhur sebagai Gurunya, Arief Poyuono Minta Jokowi dan Megawati Lakukan Hal Ini )
Biasanya, demonstrasi Jumhur ketika masih sebagai mahasiswa mengenai proes penggusuran tanah rakyat seperti kasus tanah Badega, Kacapiring, Cimacan, dan Kedung Ombo yang isunya menonjol pada 1988 serta pembelaan hak-hak petani. Alhasil, Jumhur merasa menjadi target aparat keamanan kala itu.
Lalu, seperti apa profil Jumhur Hidayat? Pria kelahiran Bandung 18 Februari 1968 ini pernah menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama tujuh tahun, 11 Januari 2007 hingga 11 Maret 2014, Jumhur Hidayat menjabat BNP2TKI.
Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2014 silam, Jumhur Hidayat menjadi pendukung Pasangan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK). Saat itu, Jumhur Hidayat menjabat sebagai deklarator relawan Jokowi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Merdeka (ARM).
Kemudian, pada Pilpres 2019, Jumhur Hidayat mendukung Pasangan Prabowo Subianto - Sandiaga Salahuddin Uno. Alasannya, dia kecewa pada kinerja Jokowi yang dianggap berbeda dengan yang diharapkan. (Baca juga; KAMI Galang Petisi Bebaskan Syahganda Dkk )
Anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Mohammad Sobari Sumartadinata (almarhum) dan Ati Amiyati ini pernah mengenyam pendidikan di SD Menteng Pulo Pagi Jakarta Selatan, SD Menteng 02 Pagi Jakarta Pusat, SMPN I Jakarta Pusat, SMPN I Denpasar, SMAN I Denpasar, dan SMAN 3 Bandung.
Ayah dari Moqtav, Naeva, Ezga dan Vaniaz ini kemudian masuk Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1986 dengan mengambil jurusan Teknik Fisika. Suami finalis Puteri Indonesia 2001 Alia Febyani Prabandari ini seringkali mengambil bagian dalam demonstrasi mahasiswa di Bandung maupun di Jakarta. (Baca juga; Anggap Syahganda dan Jumhur sebagai Gurunya, Arief Poyuono Minta Jokowi dan Megawati Lakukan Hal Ini )
Biasanya, demonstrasi Jumhur ketika masih sebagai mahasiswa mengenai proes penggusuran tanah rakyat seperti kasus tanah Badega, Kacapiring, Cimacan, dan Kedung Ombo yang isunya menonjol pada 1988 serta pembelaan hak-hak petani. Alhasil, Jumhur merasa menjadi target aparat keamanan kala itu.
Lihat Juga :
