PPP Sesalkan Penolakan Kunjungan Prabowo Subianto ke Amerika
Kamis, 15 Oktober 2020 - 13:55 WIB
loading...
Anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha menyatakan, rencana kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS) merupakan kunjungan resmi kenegaraan atas undangan Menteri Pertahanan AS. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha menyatakan, rencana kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto ke Amerika Serikat (AS) merupakan kunjungan resmi kenegaraan atas undangan Menteri Pertahanan AS.
Menurutnya, kehadiran Prabowo ke AS sangat dibutuhkan oleh kedua negara, terutama untuk kerja sama di bidang alutsista. AS sebagai salah satu produsen Alutsista memang sedang membutuhkan Indonesia, karena selama ini kita membeli alutsista dari negara kawasan Eropa dan Rusia. "Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif membutuhkan keseimbangan pembelian dan investasi alutsista dengan AS," ujar Tamliha dalam pers rilisnya, Kamis (15/10/2020). (Baca juga: Pentagon Siap Gelar Karpet Merah Sambut Kedatangan Menhan RI Prabowo)
Untuk itu, Tamliha menyayangkan ada penolakan LSM atas kunjungan Menteri Prabowo ke AS, karena tidak pada tempatnya sejumlah pegiat HAM di Amerika untuk menolak Menhan RI. Sebab jika terjadi deal kerjasama bidang Alutsista, maka senjata tersebut tidak akan digunakan militer Indonesia untuk pelanggaran HAM. (Baca juga: Prabowo Subianto Diundang ke Amerika Serikat Bahas Kerja Sama Pertahanan)
Di sisi lain, Politikus PPP itu memandang, Undang-Undang TNI yang ada sekarang lebih menjadikan TNI hanya berkutat di bidang pertahanan, sementara tugas keamanan ABRI di zaman Orde Baru telah diberikan kepada Kepolisian. Dia yakin, AS membutuhkan Indonesia dalam kerjasama Indo-Pasific, terutama mengantisipasi manuver Tiongkok di Laut Cina Selatan. "Indonesia memiliki daya tawar yang tinggi dalam konflik di Laut Cina Selatan, sebab negara sekutu AS Amerika, yakni Filipina dan Australia bisa terancam," kata dia.
Menurutnya, kehadiran Prabowo ke AS sangat dibutuhkan oleh kedua negara, terutama untuk kerja sama di bidang alutsista. AS sebagai salah satu produsen Alutsista memang sedang membutuhkan Indonesia, karena selama ini kita membeli alutsista dari negara kawasan Eropa dan Rusia. "Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif membutuhkan keseimbangan pembelian dan investasi alutsista dengan AS," ujar Tamliha dalam pers rilisnya, Kamis (15/10/2020). (Baca juga: Pentagon Siap Gelar Karpet Merah Sambut Kedatangan Menhan RI Prabowo)
Untuk itu, Tamliha menyayangkan ada penolakan LSM atas kunjungan Menteri Prabowo ke AS, karena tidak pada tempatnya sejumlah pegiat HAM di Amerika untuk menolak Menhan RI. Sebab jika terjadi deal kerjasama bidang Alutsista, maka senjata tersebut tidak akan digunakan militer Indonesia untuk pelanggaran HAM. (Baca juga: Prabowo Subianto Diundang ke Amerika Serikat Bahas Kerja Sama Pertahanan)
Di sisi lain, Politikus PPP itu memandang, Undang-Undang TNI yang ada sekarang lebih menjadikan TNI hanya berkutat di bidang pertahanan, sementara tugas keamanan ABRI di zaman Orde Baru telah diberikan kepada Kepolisian. Dia yakin, AS membutuhkan Indonesia dalam kerjasama Indo-Pasific, terutama mengantisipasi manuver Tiongkok di Laut Cina Selatan. "Indonesia memiliki daya tawar yang tinggi dalam konflik di Laut Cina Selatan, sebab negara sekutu AS Amerika, yakni Filipina dan Australia bisa terancam," kata dia.
(cip)
Lihat Juga :
